Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam Ajak Media Kawal Proses Percepatan Rehab Rekon Pascagempa

Bali Tribune/ MEDIA -- Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., mengajak kalangan media untuk ikut terjun langsung ke lapangan, sekaligus monitor proses percepatan rehab rekon ribuan rumah penduduk pascagempa.

Bali Tribune, Lombok - USAI meresmikan Gedung SDN 5 Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim), didampingi Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, SSos., SH., M.Han., Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., mengajak kalangan media untuk ikut terjun langsung ke lapangan, sekaligus monitor proses percepatan rehab rekon ribuan rumah penduduk pascagempa. “Tidak ada yang tidak mampu, namun semua punya keterbatasan, sehingga keterbatasan tersebut harus dikombinasi, bersatu, dan bersinergi agar menjadi kekuatan, termasuk tulisan rekan media. Diharapkan, rekan media ikut membantu proses percepatan melalui tulisan, paling tidak ada spirit dari masyarakat untuk berbuat," ujar Pangdam, kemarin. Terkait penunjukan aplikator, di mana selama aplikator tersebut mempunyai kemampuan dan bisa dipertanggung jawabkan, karena para aplikator harus punya modal dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, mengingat dana cair setelah pekerjaan selesai. "Maka ditunjuk aplikator yang bonafit yang punya modal, bukan hanya punya kemauan, sehingga proses pembangunan tidak terhambat," jelas Pangdam. Jenderal Benny Susianto juga menyinggung masih adanya warga yang tinggal di tenda darurat. "Untuk mengantisipasi warga yang masih tinggal di rumah darurat atau tenda, maka TNI menggelar operasi teritorial (Opster) TNI dengan membuat hunian sementara (huntara) untuk warga korban gempa," kata Jenderal TNI AD bintang dua itu. Terhadap aplikator yang sudah bekerja, akan terus dikawal secara bersama-sama supaya tidak ada kesulitan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga agar tetap aman. Pihak Pemerintah bersama para stakeholder terus melakukan langkah terobosan agar masyarakat segera memiliki rumah dan tetap mengedepankan akuntabilitas, sehingga harus berhati-hati. Turunnya prajurit TNI dan aparat Polri sebagai aplikator untuk mempercepat proses rehab rekon, karena tidak ada institusi negara yang bisa berdiri sendiri menyelesaikan persoalan tersebut. Keberadaan fasilitator umum dan dari unusur TNI-Polri akan selalu bekerja sama dilapangan, maka persoalan yang dihadapi Pemda ini akan dikomunikasi ditingkat atas untuk mencari solusi yang terbaik.

wartawan
redaksi
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.