Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam: Hipakad Bali Harus Mampu Pertahankan NKRI

HIPAKAD -- Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7).

BALI TRIBUNE - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., menyampaikan bahwa Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) harus sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan hanya dengan tekad, persatuan, dan soliditas yang tinggi. NKRI adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demikian ditegaskan Pangdam dalam sambutannya yang dibacakan Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf I Kadek Subawa, di sela acara Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7). Menurut Pangdam, generasi muda merupakan harapan bangsa yang siap meneruskan kepemimpinan bangsa di masa depan. Pangdam juga berharap agar Hipakad Bali senantiasa dapat menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Satu Tekad, Integritas dan Jiwa Korsa menuju Indonesia Jaya”. Saat ini rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda seakan mulai luntur, dan kenyataan seperti ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya. Menyikapi kenyataan ini, Hipakad harus mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sudah mulai luntur tersebut atau setidaknya mampu menyumbangkan pemikiran positif dan konstruktif demi kemajuan bangsa. Karena itu, Hipakad harus memiliki komitmen untuk mengelola organisasi ini dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan guna mempertahankan keutuhan NKRI. Kepengurusan DPD Hipakad Provinsi Bali dipercayakan kepada John Korassa Sonbai, SH., MH., sebagai ketua untuk menahkodai organisasi tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Kolonel Inf Yusran Yunus mewakili Menkopolhukam, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten, Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan, SE., SH., MM., dan Asisten I (mewakili Gubernur Bali). Juga para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, Dansat Brimob Polda Bali, para Dandim se-Bali, Ketua DPRD Prov Bali, Kakesbangpol Badung, Ketua Pepabri, Ketua LVRI, Ketua FKPPI, Ketua KNPI, Ketua PPM, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.