Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pangdam: Hipakad Bali Harus Mampu Pertahankan NKRI

HIPAKAD -- Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7).

BALI TRIBUNE - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., menyampaikan bahwa Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) harus sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan hanya dengan tekad, persatuan, dan soliditas yang tinggi. NKRI adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demikian ditegaskan Pangdam dalam sambutannya yang dibacakan Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf I Kadek Subawa, di sela acara Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hipakad se-Bali, masa bhakti 2018-2023, di Aula Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (23/7). Menurut Pangdam, generasi muda merupakan harapan bangsa yang siap meneruskan kepemimpinan bangsa di masa depan. Pangdam juga berharap agar Hipakad Bali senantiasa dapat menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Satu Tekad, Integritas dan Jiwa Korsa menuju Indonesia Jaya”. Saat ini rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda seakan mulai luntur, dan kenyataan seperti ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya. Menyikapi kenyataan ini, Hipakad harus mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sudah mulai luntur tersebut atau setidaknya mampu menyumbangkan pemikiran positif dan konstruktif demi kemajuan bangsa. Karena itu, Hipakad harus memiliki komitmen untuk mengelola organisasi ini dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan guna mempertahankan keutuhan NKRI. Kepengurusan DPD Hipakad Provinsi Bali dipercayakan kepada John Korassa Sonbai, SH., MH., sebagai ketua untuk menahkodai organisasi tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Kolonel Inf Yusran Yunus mewakili Menkopolhukam, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten, Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan, SE., SH., MM., dan Asisten I (mewakili Gubernur Bali). Juga para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, Dansat Brimob Polda Bali, para Dandim se-Bali, Ketua DPRD Prov Bali, Kakesbangpol Badung, Ketua Pepabri, Ketua LVRI, Ketua FKPPI, Ketua KNPI, Ketua PPM, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.