Diposting : 6 March 2020 07:39
Djoko Moeljono - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Lombok Utara - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP, meninjau proses percepatan rehab rekon pembangunan ribuan unit rumah tahan gempa (RTG), pascakedatangan tenaga bantuan Satgas Rehab Rekon Terpadu Zeni TNI tahap kedua, di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat dan Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (5/3).
Turut mendampingi Pangdam antara lain, Danrem 162/Wira Bhakti (WB) Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani, SSos, SH, MHan, Asops dan Aster Kasdam IX/Udayana, Dandim 1606/Lombok Barat, Danramil setempat dan Dantim Intel Korem 162/WB,
“Ini merupakan periode kedua dalam tahap rehab rekon oleh pasukan Zeni TNI gabungan dari darat, laut, dan udara bersama masyarakat untuk melanjutkan tahap rehab rekon yang belum terselesaikan,” ujar Pangdam.
Menurutnya, dari seluruh jumlah rumah yang rusak akibat gempa, sekitar 75 persen sudah dikerjakan oleh Satgas Rehab Rekon Zeni TNI pada tahap pertama, sisanya akan diselesaikan oleh Satgas Rehab Rekon pada tahap kedua.
"Berdasarkan perencanaan awal, akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan kedepan, namun melihat sasaran yang begitu besar dan letaknya tersebar di sejumlah tempat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya. Hal ini sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI pada saat kunjungan ke NTB, beberapa waktu lalu," jelas Jenderal Benny Susianto.
Pembangunan sejumlah hunian tetap (huntap) RTG akan dipercepat, sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan dengan tempat tinggal dan bisa membantu menghilangkan trauma gempa. "Kepada para prajurit Zeni TNI, berikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan perumahan tersebut. Serta berikan yang terbaik kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas, sehingga tercatat sebagai amal ibadah," kata jenderal TNI AD bintang dua itu.
Hal ini katanya, bentuk sinergitas dari semua unsur yang ada di wilayah terdampak gempa dengan leading sector-nya pemerintah daerah dengan seluruh perangkatnya, termasuk BNPB maupun BPBD. Sehingga NTB dijadikan model oleh pemerintah daerah lain karena progres yang dilakukan terukur dan jelas.
