Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panglima TNI Bahas Operasi Prokes dan Pilkada Serentak

Bali Tribune/ Kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam,
Balitribune.co.id | Denpasar - Didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Asops, Aster Kasdam IX/Udayana, Kakesdam, Kabekangdam, juga Danpomdam IX/Udayana, dan Kasiops Korem 163/Wira Satya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara menghadiri rapat intern TNI melalui video conference (vidcon) yang dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
 
Dalam kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam, Panglima TNI membahas pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
 
Ditengah upaya penanganan pandemi global Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah tantangan yang memerlukan keseriusan dari semua pihak, yaitu Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.
 
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6/Tahun 2020 dalam kontek Pilkada Serentak tahun ini, tugas TNI membantu pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, juga membantu distribusi logistik Pilkada. Serta upaya penegakkan disiplin masyarakat untuk menerapkan prokes dalam setiap tahapan pilkada dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.
 
"Saat ini, TNI dilibatkan dalam Pokja yang dibentuk oleh Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, parpol, dan paslon tentang Pilkada 2020. Untuk itu, seluruh aparat TNI mulai dari pusat sampai daerah diminta untuk melaksanakan ketentuan, yaitu menegakkan protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kesehatan dari masing-masing personel khususnya TNI," jelas Panglima TNI.
 
Selanjutnya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang memaparkan tentang evaluasi Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Prokes di 34 provinsi yang sudah berjalan selama ini. Serta konsep Operasi Pendisiplinan Prokes di 270 daerah (9 pemilihan di tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten), yang siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. 
 
Tugas TNI pada penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu membantu pemerintah atau Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19, menyosialisasikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Juga membantu pemda/Satgas Daerah melaksanakan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara ketat kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada, dan menerapkan prokes pada setiap tahapan pilkada.
 
Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang prokes pada penyelenggaraan pilkada, mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sadar prokes terutama dalam pelaksanaan pilkada. Sekaligus menciptakan Pilkada 2020 yang aman Covid-19, sehingga tidak muncul klaster baru, melaporkan pelaksanaan pentahapan pilkada yang melanggar prokes sesuai aturan yang berlaku kepada Bawaslu/KPU.
 
Kepada seluruh jajaran TNI diingatkan untuk melaksanakan Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 melalui sosialisasi pembinaan penekanan 3M ditengah masyarakat dan upaya mengajak masyarakat untuk memahami dan mematuhi 3M. Juga membantu Pemda, KPU Daerah, dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai Peraturan KPU Nomor: 13/Tahun 2020, serta membantu pelaksanaan 3T di seluruh rumah sakit se-Indonesia.
 
Termasuk membantu pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan dengan menanam atau memanfaatkan wilayah yang tidak produktif. Juga mengoptimalkan tugas yang diamanahkan sesuai Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 agar terus membangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda, dan instansi terkait serta masukan kampanye 3M dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta membantu Polri dalam penegakkan pendisiplinan masyarakat secara lebih tegas.
 
Pada kesempatan tersebut Pangdam menekankan, agar apa yang disampaikan dalam rapat tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke jajaran Kodam IX/Udayana. Sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan, terutama dalam kaitannya dengan netralitas TNI. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Hadiri Rakor Percepatan Penanganan Sampah, Dorong Peran Aktif Sektor Horeka

baliutribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Hotel The Meru, Sanur, Denpasar, Selasa (9/6/2026). Rakor ini difokuskan pada optimalisasi peran sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka) dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.