Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panglima TNI Bahas Operasi Prokes dan Pilkada Serentak

Bali Tribune/ Kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam,
Balitribune.co.id | Denpasar - Didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Asops, Aster Kasdam IX/Udayana, Kakesdam, Kabekangdam, juga Danpomdam IX/Udayana, dan Kasiops Korem 163/Wira Satya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara menghadiri rapat intern TNI melalui video conference (vidcon) yang dipimpin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
 
Dalam kegiatan vidcon yang digelar di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Senin (28/9) malam, Panglima TNI membahas pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
 
Ditengah upaya penanganan pandemi global Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah tantangan yang memerlukan keseriusan dari semua pihak, yaitu Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang.
 
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6/Tahun 2020 dalam kontek Pilkada Serentak tahun ini, tugas TNI membantu pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, juga membantu distribusi logistik Pilkada. Serta upaya penegakkan disiplin masyarakat untuk menerapkan prokes dalam setiap tahapan pilkada dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.
 
"Saat ini, TNI dilibatkan dalam Pokja yang dibentuk oleh Bawaslu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, parpol, dan paslon tentang Pilkada 2020. Untuk itu, seluruh aparat TNI mulai dari pusat sampai daerah diminta untuk melaksanakan ketentuan, yaitu menegakkan protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kesehatan dari masing-masing personel khususnya TNI," jelas Panglima TNI.
 
Selanjutnya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang memaparkan tentang evaluasi Operasi Penanganan Covid-19 dan Pendisiplinan Prokes di 34 provinsi yang sudah berjalan selama ini. Serta konsep Operasi Pendisiplinan Prokes di 270 daerah (9 pemilihan di tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten), yang siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. 
 
Tugas TNI pada penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu membantu pemerintah atau Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19, menyosialisasikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Juga membantu pemda/Satgas Daerah melaksanakan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara ketat kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada, dan menerapkan prokes pada setiap tahapan pilkada.
 
Serta meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang prokes pada penyelenggaraan pilkada, mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sadar prokes terutama dalam pelaksanaan pilkada. Sekaligus menciptakan Pilkada 2020 yang aman Covid-19, sehingga tidak muncul klaster baru, melaporkan pelaksanaan pentahapan pilkada yang melanggar prokes sesuai aturan yang berlaku kepada Bawaslu/KPU.
 
Kepada seluruh jajaran TNI diingatkan untuk melaksanakan Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 melalui sosialisasi pembinaan penekanan 3M ditengah masyarakat dan upaya mengajak masyarakat untuk memahami dan mematuhi 3M. Juga membantu Pemda, KPU Daerah, dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai Peraturan KPU Nomor: 13/Tahun 2020, serta membantu pelaksanaan 3T di seluruh rumah sakit se-Indonesia.
 
Termasuk membantu pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan dengan menanam atau memanfaatkan wilayah yang tidak produktif. Juga mengoptimalkan tugas yang diamanahkan sesuai Inpres Nomor: 6/Tahun 2020 agar terus membangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda, dan instansi terkait serta masukan kampanye 3M dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta membantu Polri dalam penegakkan pendisiplinan masyarakat secara lebih tegas.
 
Pada kesempatan tersebut Pangdam menekankan, agar apa yang disampaikan dalam rapat tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke jajaran Kodam IX/Udayana. Sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan, terutama dalam kaitannya dengan netralitas TNI. 
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Pajak Rumah Kontrakan, Bukan Jenis Pajak Baru

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas basis perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk terhadap penghasilan yang berasal dari penyewaan properti.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tak Punya Ongkos Pulang, Dua Mantan Napi Datangi DPRD Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - Menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman tidak serta-merta membuat dua mantan narapidana di Kabupaten Gianyar bisa langsung bernapas lega. Keduanya justru kebingungan di depan Rutan Gianyar karena tidak memiliki bekal uang maupun kerabat yang bisa dihubungi untuk pulang ke kampung halaman, Rabu (12/8/2026) siang.

Baca Selengkapnya icon click

Usut Dugaan Korupsi di Dinkes Tabanan, Lima Saksi Diperiksa Kejari

Usut Dugaan Korupsi BBM-Mamin di Dinkes Tabanan, Kejari Mulai Periksa Para Saksi

balitribune.co.id | Tabanan – Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan makan minum (mamin) di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hadiri Tiga Karya Keagamaan di Munggu, Bupati Badung Tegaskan Komitmen Perkuat Adat, Budaya dan Pembangunan

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, desa adat dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan pembangunan dengan keberlangsungan adat, agama, tradisi dan budaya Bali, khususnya di Desa Munggu, Pemkab. Badung berkomitmen terus mendukung keberlangsungan kehidupan adat, agama, tradisi dan budaya di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Tak Punya Ongkos Pulang, Dua Mantan Napi Datangi DPRD Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman tidak serta-merta membuat dua mantan narapidana di Kabupaten Gianyar bisa langsung bernapas lega. Keduanya justru kebingungan di depan Rutan Gianyar karena tidak memiliki bekal uang maupun kerabat yang bisa dihubungi untuk pulang ke kampung halaman, Rabu (12/8/2026) siang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.