Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Para Sopir Menjerit, BBM Jenis Solar Langka!

Bali Tribune / Antrian kendaraan di salah satu SPBU yang ada di Denpasar.
balitribune.co.id | Denpasar - Beberapa hari belakangan pemandangan tak biasa terlihat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Provinsi Bali. Hal tak lumrah ini terjadi lantaran BBM jenis Solar sulit didapatkan alias langka. Akibatnya para sopir menjerit, pasalnya aktivitas mereka terhambat akibat harus mengantre BBM jenis Solar.
 
Terhitung sejak Minggu (4/12) malam hari hingga Selasa (6/12) sore, antrean kendaraan didominasi truk masih terlihat mengular hingga ke ruas-ruas jalan jauh dari areal SPBU, parahnya beberapa SPBU menjadi lokasi tujuan para sopir untuk mendapatkan BBM jenis Solar, angkat tangan mengatasi kondisi yang terjadi dimana antrean truk memenuhi ruas jalan dan menimbulkan kemacetan
 
”Kok sulit kami mendapatkan solar ya. Saya datang ke SPBU ikut antre agar dapat mengisi tangki truk. Isi bahan bakar karena mau kirim muatan material. Karena antre ini jadi terlambat. Atau kalau tidak dapat ujungnya harus istirahat dulu dirumah,” keluh salah seorang sopir yang biasa dipanggil Mang De, yang ditemui di salah satu SPBU di seputaran Denpasar, Selasa (6/12). 
 
Mang  De mengeluhkan langkanya BBM jenis Solar berimbas pada pendapatannya. Dimana ia yang di upah harian, hilang waktunya lantaran harus mengantre, bahkan dirinya sempat pulang meninggalkan kendaraannya di seputaran SPBU. 
 
“Hilang ‘payuk jakan’ (pendapatan, red) saya,” keluhnya yang tak habis pikir serta mengaku tidak memahami kenapa belakangan soal BBM menjadi barang yang seperti sulit didapat terutama oleh rakyat kecil seperti dirinya. Karena selain BBM jenis solar saja, masyarakat kerap kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite.
 
Sementara itu SBM Rayon 1 Bali, Arnaldo Andika Putra atau kerap dipanggil Aldo, dari Pertamina PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Sales Area Retail Bali, Senin (5/12) yang dikonfirmasi melalui selulernya terkait tersendatnya pasokan BBM jenis Solar menyebutkan, pihaknya menyalurkan BBM sesuai angka kuota BPH Migas.
 
“Tapi mulai Senin ini dan Selasa akan dilakukan normalisasi, kemungkinan akan over kuota di akhir tahun, kita sedang upayakan agar kuota bisa ditambah,” ucapnya.
 
Namun ketika disinggung posisi stok BBM di Provinsi Bali, bagaimana distribusi serta kuota, Aldo justru enggan mengungkapkan dengan mengatakan, untuk detil kuota ia harus koordinasikan dengan BPH dulu.
 
“Saya kordinasikan dulu Pak, bisa dishare atau tidak, karena angkanya milik mereka. Untuk gambaran estimasi over kuotanya adalah di angka 105% dari kuota tahun 2022,” sebutnya. Sedangkan BPH migas melihat angka realisasi per wilayah, kemudian diusulkan ke pemerintah pusat, utk kemudian dievaluasi berdasarkan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat, sambungnya.
 
Sementara itu salah satu pemilik SPBU di seputaran Denpasar yang namanya enggan dimediakan  menyatakan, SPBU miliknya kehabisan stok lantaran permintaan banyak melebihi kuota dari biasanya. Namun mulai Selasa secara bertahap mulai ada normalisasi.
 
“Saya sebetulnya dilarang bicara soal ini,” cetusnya sembari mewanti-wanti jangan ungkap identitasnya. 
 
Lantas ia berujar, kondisi ini terjadi akibat Covid-19, dimana sebelum Covid-19 stok normal sesuai kebutuhan, namun seiring adanya Covid-19 yang melanda seantero jagad, terjadi pemotongan kuota dan hingga kini belum dinormalisasi kembali. Padahal diketahui sejak bulan Juni lalu, perekonomian mulai menggeliat. 
 
“Ndak mungkin kalau Pertamina ndak tahu kuota di Bali, lantas darimana BPH Migas dapat angka kebutuhan Bali, kalau bukan dari Pertamina,” ujarnya menyikapi apa yang disampaikan Pertamina terkait pasokan berdasarkan kuota. 
 
Ia juga mengungkapkan, seiring dengan memggeliatnya ekonomi Bali, kebutuhan akan BBM meningkat, namun belum diimbangi dengan pasokan yang memadai, padahal stok tersedia. 
 
“Entah belum diantisipasi atau bagaimana, kita lihat aja beberapa hari kedepan,” pungkasnya.
wartawan
ARW
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.