Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Para Widyaiswara Provinsi Bali Dilantik

Pelantikan Widyaiswara di BPSDM Provinsi Bali, Selasa (17/7).

BALI TRIBUNE - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali dalam memenuhi kebutuhan widyaiswara yang idealnya berjumlah 20 orang, maka Kepala BPSDM Provinsi Bali terus melakukan usaha terbaik dalam pemenuhan kuota ideal para pengajar. Demikian disampaikan Kepala BPSDM Provinsi Bali  Ida Bagus Sedhawa dalam upacara Pelantikan Widyaiswara Ahli Madya dan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tematik Kepariwisataan Angkatan XL Provinsi Bali, di Aula Melati, BPSDM Provinsi Bali, Selasa (17/7). Lebih lanjut, Kepala BPSDM Bagus Sedhawa mengungkapkan bahwa dengan dilantiknya Ibu Made Wiryani menjadi widyaiswara maka total tenaga pengajar yang dimiliki BPSDM adalah 15 orang.  Sedangkan untuk memenuhi kekurangan  kuota ideal sebanyak 20 orang, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan  Universitas Udayana untuk memenuhi kuota tersebut. “Saat ini kami memiliki 14 orang widyaiswara, dan dengan bergabungnya Ibu Made Wiryani maka jumlah widyaiswara saat ini menjadi 15 orang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 20 orang kuota ideal tenaga pengajar, kami telah melakukan berbagai upaya termasuk bekerjasama dengan Universitas Udayana, "ungkapnya.   Selanjutnya, ia berharap dengan keberadaan widyaiswara ini dapat memberikan dampak positif pada pengembangan SDM di lingkungan PNS baik ditingkat Provinsi/Kabupaten dalam mengikuti diklat. Dalam acara yang juga dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan kepemimpinan tingkat IV tematik kepariwisataan angkatan ke XL, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa pada pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi menejemen kepemimpinan operasional, dimana para PNS ini diharapkan dapat membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, para peserta pelatihan juga diharapkan mampu membangun sikap akuntabilitas, integritas dan sikap perilaku yang baik serta mampu mengakselerasi operasional pelaksanaan program, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dan “out of the boxs”. Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana  Gede Ari Utama menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 30 orang, terdiri dari Kabupaten Tabanan 2 orang, Badung 9 orang, Gianyar 4 orang, Buleleng 2 orang dan Klungkung 9 orang. Diklat kepemimpinan ini akan dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 5 Nopember 2018, sedangkan kurikulum yang dipergunakan sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedeoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Ia berharap dengan pelatihan ini dapat mengembangkan kompetensi operasional pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

wartawan
Release
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.