Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Parta ; Mafia Tiongkok Sebagai Predator

Nyoman Parta.

BALI TRIBUNE - Pariwisata Bali dijual murah di Tiongkok, membuat masyarakat Bali meradang. Apalagi, Bali diobral murah - meriah hingga Rp200 ribu, untuk tiket pulang pergi, hotel dan makan di Bali selama 5 hari. Kondisi ini tentu sangat merugikan Bali. Apalagi, praktik ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan ada istilah "jual - beli kepala" (JBK) untuk wisatawan Tiongkok. Hal ini dibenarkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta. Ia bahkan menyebut bahwa para mafia Tiongkok yang ingin mencari untung dengan ‘menipu’ sesama Tiongkok dan merugikan Bali, sebagai predator. Ia menegaskan, praktik JBK ini sudah terjadi lama di Bali, dengan pola jaringan wisatawan dari luar negeri bekerja sama dengan travel agen di Bali, termasuk guide. Kemudian, para tamu nantinya dipaksa belanja untuk dapat fee. “Ini terjadi lama, JKB dengan konsep jaringan travel agen. Namun jarang juga ada yang melapor, karena saling melindungi dan sama – sama diuntungkan pemainnya. Padahal ini sangat merugikan Bali,” tandas Parta, di Denpasar, Rabu (17/10). Dikatakan, saat ini yang lagi ramai ada pola yang termasuk baru. Modusnya, pihak pemilik toko yang rata – rata masih asli Tiongkok yang mensponsori untuk datang di Bali, dengan pola subsidi. Dengan begitu, bisa menjual Bali dengan sangat murah, bahkan yang terakhir sampai Rp 200 ribu ke Bali. Dengan jumlah ini, mereka mendapat tiket, hotel, dan makan selama lima hari di Bali. “Dijual bahkan diobral dengan Rp 200 ribu,” tutur Parta, yang pada Pileg 2019 mendatang akan bertarung sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Bali. Dengan mensubsidi seperti ini, imbuhnya, para wisatawan Tiongkok kemudian seperti dipaksa untuk belanja di toko – toko berjaringan yang sudah di Bali. Dengan beragam indikasi, ada pegawai toko yang masih berstatus WNA, hanya dengan visa wisata dan lainnya. "Kondisi ini sangat merugikan Bali, walaupun kesannya yang menipu dan ditipu sama – sama Tiongkok,” ujar politikus PDI Perjuangan asal Guwang, Gianyar ini. Ia menyebut, dampak bagi Bali sangat besar akibat praktik ini. Salah satunya, nama Bali menjadi jelek di Tiongkok, karena terkesan di Bali objek wisatanya hanya toko – toko saja, yang menjual barang – barang seperti kasus latex dan lainnya. tidak ada hasil UMKM Bali. "Ternyata Bali hanya wisata toko aja, karena mereka empat hari masuk toko saja. Sehari baru tour ke Uluwatu,” beber Parta. Bagi Parta, praktik para pemain – pemain Tiongkok ini sudah ibarat predator. “Mereka ibarat predator, rela memakan teman dan saudara sendiri dan rela merusak nama Bali demi keuntungannya sendiri,” pungkasnya.

wartawan
San Edison
Category

Amed Jukung Race, Perhelatan Perahu Layar Tradisional yang Memikat

balitribune.co.id | Amlapura - Selain terkenal dengan keindahan alam bawah laut dan pantainya yang berada di bawah lembah, nelayan di Pantai Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, juga memiliki event tahunan yakni Amed Jukung Race. Lomba perahu layar tradisional yang digelar setiap hari kemerdekaan RI ini menjadi event yang paling dinanti wisatawan asing.

Baca Selengkapnya icon click

Pura Puseh Desa Adat Dadia di Babahan Kemalingan, Ribuan Uang Kepeng Raib

balitribune.co.id | Tabanan – Pura Puseh Desa Adat Dadia di Banjar Dadia, Desa Babahan, Kecamatan Penebel kemalingan. Ribuan pis bolong atau uang kepeng yang ada di pura itu raib.

Peristiwa ini diketahui pada Rabu (20/8) siang. Saat itu, prajuru desa adat dan Pura Puseh sedang melakukan persiapan upacara Sri Rambut Sedana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prospek Ekonomi Menjanjikan, Peternakan Sapi dan Kambing Terus Dikembangkan

balitribune.co.id | Negara - Sebagai daerah agraris, sektor peternakan juga menjadi sektor ekonomi potensial di Kabupaten Jembrana. Ternak yang prospektif untuk dibudidayakan adalah sapi kambing. Berbagai upaya kini terus dilakukan untuk mendorong produktifitas peternak sapi dan kambing sekaligus menggenjot perluasan pertanian organik.

Baca Selengkapnya icon click

Kekurangan Data Pendukung dari Eksekutif, Pembahasan 8 Ranperda di DPRD Bangli Tertunda

balitribune.co.id | Bangli -  Hingga pertengahan Agustus ini sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda) belum juga dibahas DPRD Bangli. Hal tersebut karena adanya kekurangan  data pendukung dari eksekuitif selaku pengusul. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bangli. I Ketut Suastika pada Rabu (20/8). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.