Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasca Sekolah Tutup, Yayasan TP 45 Kayuambua Bersurat ke Gubernur

Bali Tribune/ KOSONG - Kondisi sekolah SMP TP 45 Kayuambua.
balitribune.co.id | Bangli - Pasca sekolah SMP TP 45 Kayuambua, Kecamatan Susut tutup karena tidak mendapatkan siswa, pihak yang menaungi sekolah tersebut yakni Yayasan TP 45 Kayuambua bersurat kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster. Maksud dan tujuan pihak yayasan bersurat kepada gubernur yakni agar sekolah tersebut bisa dikembangkan menjadi sekolah SMK Negeri. 
 
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Yayasan TP 45 Kayuambua I Wayan Madra, Senin (1/7). Menurut I Wayan Madra, spirit awal mendirikan SMP TP 45 Kayuambua adalah untuk menampung siswa tamatan SD yang ada di wilayah Desa Tiga  dan sekitaranya. Sebelum berdiri sekolah SMP TP 45 Kayuambua, siswa tamatan SD asal Desa  Tiga harus melanjutkan pendidikan di SMPN 1  Susut di Desa Sulahan,  dan SMPN 2 Susut di Desa Abuan  yang jaraknya cukup jauh. “Melihat kondisi tersebut kami bersama kawan-kawan seperjuangan merasa terketut melihat anak-anak kami harus pergi sekolah  sangat jauh dan akhirnya tahun 1983 di bawah Yayasan TP 45  kami mendirikan sekolah SMP TP 45 di Banjar Kayuambua, Desa Tiga,” ungkap I Wayan Madra.
 
Sekolah berdiri di atas lahan seluas 30 are milik almarhum Wayan Kenak. Untuk pemanfaatn lahan tersebut pihak yayasan hanya berkewajiban membayar dalam bentuk satu karung beras per tahunya. Masa keemasan sekolah berlangsung dari tahun 1983 sampai tahun 2010, dimana sekolah selalu kebanjiran siswa, namun seiring berlalunya waktu dan kebijakan pemerintah memberikan keleluasaan sekolah negeri menjaring siswa sebanyak-banyaknya, maka  sejak tiga tahun terakhir SMP TP 45 krisis siswa dan ujung-ujung tahun ajaran 2019/2020 sekolah tidak lagi mendapatkan siswa. 
 
Kenapa yayasan  sampai bersurat ke Bapak Gubernur? Kata I Wayan Madra, mengacu hasil rapat yayasan berharap sekolah tersebut bisa dikembangkan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Untuk program keahlian yang berpotensi dikembangkan yakni SMK Pariwisata  dan Pertanian. Menurutnya, banyak siswa dari Desa Tiga sekolah di SMKN2 Bangli yang membuka jurusan Pariwisata. Sementara  memilih SMKN Pertanian karena melihat potensi alam, dimana sebagian besar masyarakat kami menggeluti bidang pertanian.
 
Disinggung lahan SMP TP 45 adalah lahan pribadi, kata I Wayan Madra, jika Pemerintah Provinsi memang  serius mau mendirikan sekolah SMK, tanah tersebut bisa ditukar guling.  Surat permohonan yang ditujukan ke gubernur sudah dikirim dua minggu lalu. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.