Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastika Minta PT JBM Awasi UMKM

KUNJUNGAN - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, saat menerima kunjungan Direktur Utama PT JBM, I Ketut Widiana Karya, Rabu (13/7).

Denpasar, Bali Tribune

PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) diminta melakukan pengawasan intensif terhadap para pengusaha UMKM yang sudah memanfaatkan fasilitas permodalan dari perusahaan penjamin yang didirikan oleh Pemprov Bali tersebut. Mengingat semakin banyaknya pengusaha UMKM yang sudah memnfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh PT JBM tesebut, seiring semakin berkembangnya perusahaan yang sudah berdiri sejak lima tahun lalu ini.

Demikian ditegaskan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat menerima Direktur Utama JBM, I Ketut Widiana Karya di ruang kerjanyanya pada Rabu (13/7). Menurutnya pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dari UMKM yang telah mendapatkan penjaminan kredit. “Bagaimanapun juga tujuan Bali Mandara adalah untuk mensejahterakan masyarakat makanya harus ada pertumbuhan ekonomi, kita memberikan jaminan kredit untuk UMKM agar mereka juga bisa menunjang ekonomi kerakyatan, jangan sampai mubazir bantuan kita,” ujarnya.

Selain itu, Pastika juga meminta PT JBM memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya. Dia berharap pemanfaatan sistem teknologi informasi bisa mencegah hal hal buruk yang tidak diinginkan. “Bagaimanapun selalu ada kesempatan jika berurusan dengan duit, maka kita harus cegah itu. Sistem teknologi informasi bertujuan untuk mempersulit yang jahat dan mempermudah yang baik,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Pastika sangat mengapresiasi pencapaian PT JBM selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sebagai salah satu BUMD di Bali, PT JBM telah banyak meraih prestasi tingkat nasional dan selalu mendapatkan catatan yang baik oleh OJK hingga menjadi rujukan pembelajaran bagi BUMD sejenis dari seluruh Indonesia. Dia juga mengingatkan jajaran PT JBM untuk selalu meningkatkan kinerja dan bekerja selalu berdasarkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).

Dalam kesempatan ini, Widiana Karya melaporkan perkembangan perusahaan pimpinannya sampai saat ini telah menjamin sekitar 40.142 debitur dengan total nilai penjaminan hingga 3 triliun rupiah. “Peluang kita masih besar, karena di Bali tercatat ada sekitar 162 ribu UMKM, jadi masih banyak sisa yang belum mendapatkan penjaminan dari kita,” bebernya.

Hingga tahun ini PT JBM mempunya modal sekitar 128.375 miliar rupiah, dimana pemprov sebagai pemegang saham terbesar memiliki modal sekitar 128 miliar dan sisanya adalah sharing dari kabupaten kota. Widiana Karya menambahkan dengan animo para pengusaha yang makin besar, dia memperkirakan hingga tahun 2021 akan membutuhkan tambahan modal hingga 202 miliar, untuk itu dia berharap akan ada tambahan modal lagi demi menjaga keberlangsungan perusahaan ini.

Selain itu, dia juga menambahkan pertumbuhan jumlah penjaminan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sekitar 40% di sektor produktif. Bahkan para kontraktor di Bali yang menggunakan layanan penjaminan ini telah meningkat sekitar 60%. Untuk tahun 2016, pihaknya akan konsen menyasar LPD dan koperasi yang juga merupakan penunjang ekonomi kerakyatan di Bali.

Selain laporan tersebut, ia juga menyampaikan soal gedung yang digunakan sebagai kantor oleh PT JBM selama ini dengan sistem sewa dan segera berakhir pada tahun 2018. Ke depan dia berharap bisa menempati salah satu gedung milik pemprov untuk menghemat biaya sewa. Menanggapi hal itu, Pastika berjanji akan mengkaji lagi, karena harus melalui persetujuan DPRD terlebih dahulu.

Ke depan, dia berharap agar PT JBM bisa sebagai jembatan peningkatan ekonomi kerakyatan di Bali yang juga berpengaruh akan peningkatan ekonomi ke depan. Pada pertemuan pagi itu turut serta juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas Setda Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Prov Bali, I Nengah Laba serta Kepala Biro Aset Prov Bali I Ketut Adiarsa.

wartawan
habit
Category

Mahasiswa Cipayung Plus Datangi DPRD Buleleng, Bahas Kepastian Bandara Bali Utara

balitribune.co.id I Singaraja - Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menerima audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus untuk membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah, Senin (13/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng itu dipimpin Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya didampingi Wakil Ketua Nyoman Wandira Adi.

Baca Selengkapnya icon click

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.