BALI TRIBUNE - Komisi IV DPRD Badung akhirnya turun ke lapangan menyikapi sengeta lahan di SDN 1 Buduk, Kecamatan Mengwi, Kamis (4/1). Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi IV, AAN Ketut Agus Nadi Putra, anggota Nyoman Gede Wiradana, Ida Bagus Alit Arga Parta dan Made Wardhana diterima oleh sejumlah pihak di SDN 1 Buduk. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika, Perbekel Buduk, UPT Disdikpora Kecamatan Mengwi.
Nadi Putra usai pertemuan mengatakan, dari hasil kunjungan yang dilakukan membenarkan bahwa kasus penyegelan sekolah ini bukan kali pertama terjadi di SDN 1 Buduk.
“Ini bukan kasus pertama, jadi kami berharap pemerintah segera melakukan penyesaian pensertifikatan lahan-lahan sekolah di Badung agar tidak lagi muncul permasalahn seperti ini,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menceritakan bahwa awalnya lahan tersebut sudah dihibahkan ke Propinsi Bali dan pihak Propinsi menghibahkan ke Badung. Hanya setelah di Pemkab Badung, proses pensertifikatannya hingga kini belum jelas.
“Kami minta bagian aset Pemerintah Kabupaten Badung segera melakuan gerakan data dan proses aset-aset yang belum tersertifikat. Karena saya yakin masih banyak sekolah-sekolah di Badung yang lahannya belum tersertifikatkan,” kata politisi yang akbrab disapa Rahtut ini.
Dari data yang diperoleh Komisi IV di Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga sebanyak 29 sekolah yang lahannya belum beres pensertifikatannya. “ Hal ini mesti disikapi cepat agar tak terulang kasus yang sama dengan SDN 1 Buduk,” pinta politisi Golkar asal Kerobokan ini.
Dikatakan juga bahwa saat kunjungannya ke SDN 1 Buduk proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut sudah normal. “Kegiatan belajar tidak ada yang terganggu, semua siswa belajar seperti biasa. Namun masalah ini kami harapkan cepat diselesaikan, utamanya masalah pensertifikatan tanah ini,” pungkasnya.
