balitribune.co.id | Amlapura - Guna memastikan kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang, Gabungan Komisi DPRD Karangasem memanggil KPU Karangasem dan Bawaslu Karangasem, untuk rapat kerja.
Dalam Raker Gabungan Komisi dengan Penyelenggara Pemilu dan Eksekutif yang digelar Selasa (26/3), Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi beserta anggota dari gabaungan Komisi, Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana bersama seluruh komisioner KPU, Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi bersama sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Karangasem, serta Ketua Bawaslu Karangasem, I Putu Gede Suastrawan bersama tiga komisioner Bawaslu lainnya.
Dalam rapat kerja tersebut, para anggota dewan banyak mengajukan pertanyaan seputar kesiapan KPU menjelang pelaksanaan Pemilu yang sudah semakin dekat, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bawaslu Karangasem dalam mencegah dan memeroses laporan-laporan pelanggaran Kampanye. Salah satunya I Nyoman Musna Antara, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, yang mempertanyakan soal langkah apa yang sudah diambil oleh Bawaslu Karangasem dalam kaitan pencegahan berbagai pelanggaran.
Selain itu Musna Anara juga mempertanyakan kepada Sekda Karangasem, soal netralitas Aparat Sipil Nengara (ASN). Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Bawaslu Karangasem, I Putu Gede Suastrawan menjelaskan jika selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, utamanya ke Perbekel, Tokoh Masyarakat dan Organiasi Pemuda agar ikut menyebar luaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan Pemiu agar bisa berlangsung jujur, langsung, bebas dan rahasia.
“Kami sudah melakukan berbagai langkah termasuk sosialisasi kepada berbagai komponen masyarakat. Kami juga telah menyebarkan surat cegah dini kesemua pihak, utamanya ke Pemerintah termasuk ke Pemrbekel soal netralitas ASN,” ujar Gede Putu Suastrawan.
Terkait pelanggaran APK pihaknya menegaskan juga telah melakukan beberapa kai penertiban APK yang melanggar. Hanya saja kata dia, sekarang dibersihkan, beberapa hari kemudian APK kembali dipasang ditempat yang sama. “Untuk itu kami meminta perman aktif dari semua komponen mayarakat agar segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran,” pintanya.
Ketua DPRD Karangasem I Negah Sumardi juga menekankan soal Netralitas ASN, “Kami meminta Bawaslu untuk mengawasi dan mengawal terkait netralitas ASN,” tegas Nengah Sumardi, yang juga meminta kepada Sekda Karangasem agar terus mengawasi ASN agar netral dalam pelaksanaan Pemilu ini.
Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana banyak menjelaskan terkait tahapan-tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan pihaknya, mulai dari kesiapan logistik dan pembentukan KPPS dan penyiapan TPS. Dan dalam hal ini Pemerintah Karangasem juga telah membantu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan meminjamkan gudang untuk penyimpanan logistik Pemilu.
wartawan
Redaksi
Category
