Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastikan Proyek Berjalan Sesuai Perencanaan, Komisi II DPRD Karangasem Sidak Proyek MPP dan Wantilan Budaya

Bali Tribune/ Anggota Komisi II DPRD Karangasem saat melaksanakan Sidak pembangunan gedung MPP dan Wantilan Budaya di jalan Veteran Jalur 11 Padang Kerta Amlapura.



balitribune.co.id | Amlapura -Guna memastikan proyek yang dibiayai oleh pemerintah berlangsung sesuai perencanaan dan Bestek, anggota Komisi II DPRD Karangasem, turun langsung melakukan Sidak ke sejumlah proyek yang tengah berlangsung. Salah satunya ke proyek pembangunan Gedung MPP dan Wantilan Budaya yang berlokasi di Jalan Veteran Jalur 11, Amlapura, Kelurahan Padang Kerta, Karangasem, pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Ketua Komisi II DPRD Karangasem, I Made Tarsi Ardipa dalam Sidak tersebut mengajak anggotanya di Komisi II mengecek dan mencermati secara teknis pengerjaan bangunan gedung tersebut yang mengerahkan belasan tukang dan buruh, serta mengecek spesifikasi bahan yang digunakan dan disesuaikan dengan buku proyek.

Made Tarsi Ardipa setelah melakukan pengecekan langsung mewanti-wanti pihak kontraktor atau rekanan agar menjaga kualitas proyek supaya sesuai dengan perencanaan. Pihaknya juga menekankan kontraktor untuk memperhatikan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. “Dari hasil pemantauan kami, dari sisi kualitas proyek ini sudah cukup bagus, hanya saja bangunan ini memang belum bisa selesai 100 persen, karena untuk lantai atas masih menungggu dana BKK lagi Provinsi,” tegasnya.

Lanjut untuk pengerjaan Finishing di lantai 2 masih harus menunggu penganggaran tambahan tahun 2025. Pihaknya di Komisi II DPRD Karangasem berharap agar proyek ini mendapat anggaran kembali pada tahun 2025, sehingga pembangunan gedung MPP (Mall Pelayanan Publik) ini bisa selesai 100 persen pada tahun 2025 mendatang.

Untuk diketahui, proyek MPP ini merupakan pembangunan yang bersumber dana dari BKK Provinsi Bali pada Tahun 2023, namun pengerjaan ini sempat terhenti lantaran belum mendapat tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali. Dan di tahun 2024, proyek tersebut kembali dilaksanakan setelah kembali mendapat kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Bali dan kini pengerjaan itu masih berproses. Ags/ADV

wartawan
AGS
Category

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click

Nelayan, Garda Terdepan dalam Penyelamatan Korban Kapal Karam

balitribune.co.id | Negara - Di tengah duka mendalam akibat tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, ada kisah-kisah heroik yang menghangatkan hati. Kisah-kisah heroik penyelamatan yang dilakukan para nelayan tradisional Jembrana menjadi secercah harapan di tengah tragedi dan menginspirasi untuk membangun respons darurat yang lebih kuat di wilayah perairan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.