Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastikan Relokasi Berjalan Aman, Komisi III DPRD Jembrana Sidak TPA Peh

Bali Tribune / SIDAK - Komisi III DPRD Jembrana melakukan sidak ke TPA Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Selasa (8/6)
balitribune.co.id | NegaraPemindahan sampah yang menggunung di TPA Peh menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Untuk memastikan rencana relokasi tersebut berjalan aman, Komisi III DPRD Jembrana, Selasa (8/6) melaksanakan sidak ke TPA di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara.
 
Relokasi tumpukan sampah di TPA Peh akan dilakukan di lahan 10 are milik warga yang merupakan bekas galian C yang kini sudah tidak produktif. Jajaran Dewan Jembrana Selasa (8/6) mengecek langsung kondisi gunungan sampah di TPA Peh.  Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Mertayasa bersama Anggota dan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jembrana, I Wayan Sudiartha. Dewa Putu Mertayasa mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.  
 
Pihaknya menyampaikan terimakasih kepada warga yang sudah menyerahkan lahannya menjadi tempat relokasi sampah dari TPA Peh. "Jadi ini sama-ama diuntungkan. Pemkab bisa mendapatkan solusi penanganan sampah yang sudah menggunung di TPA Peh dan lahan warga yang merupakan bekas galian C cukup dalam bisa tertutupi kembali," jelasnya. Sejatinya di lahan galian C itu luasnya satu hektar namun karena sebagian pemiliknya tidak ada di Jembrana sehingga menurutnya perlu koordinasi lebih lanjut.
 
Politisi yang akrab dipanggil Dewa Abri ini juga mengharapkan agar DLH Jembrana memaksimalkan lagi sosialisasi kepada masyarakat di sekitar relokasi. Karena menurutnya upaya pemindahan tumpukan sampah yang sudah lama merupakan solusi untuk mengurangi volume sampah di TPA.  Dikatakannya masyarakat di sekitar lokasi memang harus diberikan jaminan keamanan akan dampak relokasi sampah. Terlebih relokasi sampah tersebut menggunakan sistem sanitary landfill/timbun sampah.
 
Nantinya sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah, dipastikan sampah yang dipindahkan tidak berbahaya karena sudah cukup lama menumpuk dan berbaur menjadi tanah atau dekomposisi. Nantinya di dasar tanah lahan relokasi tersebut sebelum ditumpuk dengan sampah akan dipasang bio membrane agar bila ada serapan air tidak terserap ke tanah sehingga tidak mencemari sumber air warga.
 
Dipastikan sampah yang direlokasi itu tidak menghasilkan limbah dan pencemaran. "Kami mengharapkan agar sosialisasi lebih dimaksimalkan lagi sehingga masyarakat paham akan kepentingan pemkab dalam penanganan sampah. Masalah sampah tidak hanya menjadi masalah pemerintah namun juga rumah tangga. Nantinya akan terus dilakukan edukasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sehingga tercapai harapan Bupati Jembrana yaitu Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana menuju masyarakat Bahagia. Jadi sosialisasi harus dilakukan mulai tingkat bawah," jelasnya. 
 
Sementara Kepala Dinas LH Jembrana, I Wayan Sudiartha mengakui sebelumnya ada keraguan dari masyarakat terhadap teknologi yang diterapkan. "Jadi ini bukan sampah baru yang kami relokasi ke lokasi bekas galian C. Namun sampah yang lama dan menggunung di TPA Peh. Ini tujuannya agar usia TPA bisa lebih lama. Dan tumpukannya berkurang. Demikian juga tidak ada TPA baru," jelasnya. Dengan sistem timbun sampah/sanitary landfill ini menurutnya bisa mengurangi 80 persen sampah.
 
"Terhadap keraguan warga, kami menjamin ini aman bagi lingkungan. Karena kami sudah lakukan kajian dan akan lakukan tes air. Kami harus bisa membuktikan ini benar-benar aman bagi generasi mendatang," ujarnya. Terhadap  pengelolaan sampah katanya yang dilakukan adalah  pengurangan 30 persen  dan penanganan 70 persen. "Apa yang kami lakukan ini termasuk penanganan sampah yang bertahun-tahun. Ini salah satu cara. Jika pemerintah mampu dan punya dana besar bisa menggunakan incenerator dengan pemanasan tinggi dan itu dananya Rp 50 miliar. Kalau dengan sistem sanitary landfill berkisar Rp 3 miliar," jelasnya. 
 
Pihaknya berharap masyarakat mempercayakan masalah tersebut ke pemerintah. "Kami pasti selalu berada untuk masyarakat. Malah gunungan sampah yang menjadi permasalahan lebih berat dibandingkan sistem sanitary landfill. Kami akan buktikan ini tidak main-main dan tidak merugikan. Yakin ini aman,” tandasnya. 
wartawan
PAM
Category

IB Santosa: 90 Persen Bagi Hasil Wisata Layak untuk Desa Adat Penglipuran

balitribune.co.id | Bangli - Adanya usulan dari pihak Desa Adat Penglipuran agar ada peningkatan bagi hasil wisata dalam kerjasama pengeloaan desa wisata dengan pemerintah kabupaten Bangli. Selama ini prosentase pembagian yakni 60 peren bagi desa adat dan 40 persen bagi Pemkab Bangli. Pihak desa adat mengusulkan agar porsi yang didapat dari bagi hasil wisata  di tahun 2026 diangka 90 persen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaksa Agung se-Asean ikuti Cuktural Visit di Tampaksiring

balitribune.co.id | Gianyar - Serangkaian  Penandatanganan Asean Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM), Jaksa Agung se-ASEAN  berkumpul di Bali. DIhadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya para Jaksa Agung ASEAN, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. St. Burhanuddin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara: Kita Fokus Bersihkan Kota, Agar Masyarakat Nyaman Beraktivitas

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh elemen masyarakat terus bergerak membersihkan sampah sisa banjir. Hal tersebut dilaksanakan guna memastikan wajah kota kembali bersih, dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Demikian disampaikan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negar saat turun langsung membersihkan kawasan Banjar Pemeregan, Jalan Gunung Kawi, Denpasar, Rabu (17/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Koster Temui Sejumlah Menteri untuk Optimalisasi PWA dan Normalisasi Sungai Pascabanjir

balitribune.co.id | Denpasar - Pascabanjir yang melanda Bali pada 10 September 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster bergerak cepat berkoordinasi ke pusat guna menangani sejumlah persoalan di Bali. Orang nomor satu di Bali ini menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada 15 September 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Pariwisata Bali Didorong Mengadopsi Konsep Bangunan Hijau dan Cerdas

balitribune.co.id | Mangupura - Kepariwisataan Bali yang kian populer, membuat pemilik modal tertarik berinvestasi di sektor akomodasi wisata. Pelaku usaha di sektor perhotelan di Bali didorong mampu mengadopsi konsep bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas dalam setiap proyek pembangunannya. Hal ini untuk mendukung target Bali emisi nol pada 2045 dan pemerintah pusat pada 2060 melalui pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.