Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastikan Stok Pangan Aman, Wali Kota Jaya Negara Tindak Lanjuti Arahan Wapres Gibran Soal Subsidi Pasar

pasar badung
Bali Tribune / DAMPINGI - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali, Wayan Koster mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Badung Kota Denpasar, pada Jumat (13/2) pagi

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali, Wayan Koster mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Badung Kota Denpasar, pada Jumat (13/2) pagi. Turut mendampingi diantaranya Dirut Perumda Pasar Sewakadarma Denpasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata serta instansi terkait lainnya. 

Lawatan ke Pasar Badung ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Wapres Gibran ke Provinsi Bali. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan kunjungan ini untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional.

"Komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern," ucap Wapres Gibran.

Upaya menjaga stabilitas harga ini kata Wapres Gibran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. 

"Pemerintah berkomitmen memastikan pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi yang sehat, stabil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta konsumen," terang Wapres Gibran. 

Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang.  Ia juga menekankan, Pemerintah Provinsi Bali agar menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli.

“Pemerintah pusat mengapresiasi digitalisasi yang dijalankan di pasar. Juga arahan kepada Bapak Wali Kota agar semua komoditi yang mengalami gejolak harga, sebaiknya subsidinya diberikan kepada semua pedagang," ujarnya.

Selain itu, memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, juga menjadi perhatian pemerintah pusat agar ada kemudahan sistem transaksi di pasar sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan Pasar Badung Kota Denpasar mendapatkan perhatian penuh dari bapak Wapres RI Gibran.

"Wapres Gibran memberikan sejumlah arahan terkait upaya menekan laju inflasi di Kota Denpasar melalui program subsidi bagi pedagang," ungkap Jaya Negara. 

Perumda Pasar Sewakadarma Denpasar melalui Unit Usaha Sewaka Jaya, lanjutnya, telah berkomitmen memberikan subsidi kepada pedagang pasar untuk menekan laju Inflasi.  Pemberian subsidi kepada pedagang diberikan dalam bentuk beberapa jenis komoditi penting seperti gula, beras, telur, dan cabe terutama yang sedang mengalami kenaikan harga. Selain bertujuan menekan laju inflasi juga sebagai bentuk dukungan Pemkot Denpasar kepada pedagang pasar. 

"Wapres Gibran berharap penerapan subsidi ini merata kepada seluruh pedagang, " jelas Jaya Negara. 

Pada kesempatan yang sama, Dirut Perumda Pasar Sewakadarma Denpasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Wapres Gibran dengan mengevaluasi skema subsidi agar dapat menjangkau lebih banyak pedagang, terutama untuk komoditas yang mengalami gejolak harga. 

"Per hari ini, subsidi difokuskan pada komoditas seperti cabai yang mengalami kenaikan harga," ucapnya.

Kompyang menjelaskan, lonjakan harga cabai  dipengaruhi faktor cuaca dan merupakan fenomena yang kerap terjadi secara musiman. Sementara itu, untuk komoditas beras dan gula relatif masih stabil sehingga belum memerlukan intervensi subsidi. Sedangkan harga daging dilaporkan mulai mengalami kenaikan, namun masih dalam batas aman.

"Secara umum, kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Badung masih terpantau stabil, termasuk komoditas yang didatangkan dari luar Bali. Kunjungan Wapres Gibran diharapkan dapat mendorong langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat," jelas Kompyang Wiranata.

wartawan
HEN
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.