Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PBSU di Desa Peninjoan Dituding Tidak Tepat Sasaran

Bali Tribune/ I Putu Gde Joni Irawan
Balitribune.co.id | Bangli - Program bantuan stimulus usaha (PBSU) yang dikucurkan pemerintah provinsi Bali, pencairannya dituding tidak tepat sasaran. Banyak warga yang sejatinya layak mendapat bantuan justru tidak mendapatkanya . Sementara dari tiga kali tahapan pencairan baru menyasar 4500 penerima bantuan.
 
Menurut sumber pencairan PBSU khususnya di Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku tidak tepat sasaran. Buktinya  yang mendapat bantuan selain dari segi ekonominya sangat mapan ada juga  dalam satu  pekarangan semuanya mendapat bantuan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namnya ini, Rabu (26/8) .
 
Dia tidak ingin bantuan yang turun hanya menyasar pihak tertentu saja, sepatutnya bantuan yang turun harus mengacu kreteria yang ada. ”Agar bantuan tidak salah sasaran, sepatutnya  ada tim yang turun melakukan verifikasi  dengan  demikian tidak sampai orang yang memilki rumah bertingkat dan memilki beberapa unit mobil malah dapat bantuan sementara masyarakat memang berharap mendapat bantuan justru terabaikan,” sebutnya.
 
Disamping itu pihaknya juga berharap dalam proses penyampaian kepada penerima bantaun  agar tidak melibatkan pihak  adat. Pasalnya justru yang menjadi sasaran dari warga yang tidak mendapat bantuan dialamatkan kepada prajuru adat, padahal  mereka sendiri tidak tahu apa- apa.”Untuk menghindari salah penafsiran dari masyarakat untuk penyampian  nama- nama penerima bantuan dilakukan oleh dinas koperasi,” harapnya.
 
Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Bangli I Putu Gde Joni Irawan mengatakan untuk Bangli  total sebanyak 16.694  warga  yang mengajukan  PBSU. Sementara untuk tahap pertama  baru turun untuk 500 penerima dan untuk tahap dua sebanyak 3000 penerima serta tahap tiga sebanyak 1000 penerima. “Total jumlah penerima baru 4500 orang dari jumlah pemohon 16.694 orang,” ujarnya.
 
Disinggung terkait mekanisme pencairan, kata Joni Irawan dari informasi yang didapat dari beberapa kepala desa, mekanisme pencairan yakni  pihak provinsi langsung menyampaikan nama-nama penerima ke Bank BPD pusat  dan kemudian pihak Bank BPD pusat menyampikan lewat BPD Cabang yang selanjutnya daftar nama penerima disampaikan ke pihak desa. ”Perangkat desa nanti menghubungi nama-nama penerimanya, kami di dinas sendiri tidak mendapat tembusan terkait pencairan PBSU, kami mendapat data setelah menghubungi dinas koperasi provinsi,” ujar pria asal Desa Jehem, Tembuku ini.
wartawan
Agung Samudra
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.