Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PBSU di Desa Peninjoan Dituding Tidak Tepat Sasaran

Bali Tribune/ I Putu Gde Joni Irawan
Balitribune.co.id | Bangli - Program bantuan stimulus usaha (PBSU) yang dikucurkan pemerintah provinsi Bali, pencairannya dituding tidak tepat sasaran. Banyak warga yang sejatinya layak mendapat bantuan justru tidak mendapatkanya . Sementara dari tiga kali tahapan pencairan baru menyasar 4500 penerima bantuan.
 
Menurut sumber pencairan PBSU khususnya di Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku tidak tepat sasaran. Buktinya  yang mendapat bantuan selain dari segi ekonominya sangat mapan ada juga  dalam satu  pekarangan semuanya mendapat bantuan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namnya ini, Rabu (26/8) .
 
Dia tidak ingin bantuan yang turun hanya menyasar pihak tertentu saja, sepatutnya bantuan yang turun harus mengacu kreteria yang ada. ”Agar bantuan tidak salah sasaran, sepatutnya  ada tim yang turun melakukan verifikasi  dengan  demikian tidak sampai orang yang memilki rumah bertingkat dan memilki beberapa unit mobil malah dapat bantuan sementara masyarakat memang berharap mendapat bantuan justru terabaikan,” sebutnya.
 
Disamping itu pihaknya juga berharap dalam proses penyampaian kepada penerima bantaun  agar tidak melibatkan pihak  adat. Pasalnya justru yang menjadi sasaran dari warga yang tidak mendapat bantuan dialamatkan kepada prajuru adat, padahal  mereka sendiri tidak tahu apa- apa.”Untuk menghindari salah penafsiran dari masyarakat untuk penyampian  nama- nama penerima bantuan dilakukan oleh dinas koperasi,” harapnya.
 
Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Bangli I Putu Gde Joni Irawan mengatakan untuk Bangli  total sebanyak 16.694  warga  yang mengajukan  PBSU. Sementara untuk tahap pertama  baru turun untuk 500 penerima dan untuk tahap dua sebanyak 3000 penerima serta tahap tiga sebanyak 1000 penerima. “Total jumlah penerima baru 4500 orang dari jumlah pemohon 16.694 orang,” ujarnya.
 
Disinggung terkait mekanisme pencairan, kata Joni Irawan dari informasi yang didapat dari beberapa kepala desa, mekanisme pencairan yakni  pihak provinsi langsung menyampaikan nama-nama penerima ke Bank BPD pusat  dan kemudian pihak Bank BPD pusat menyampikan lewat BPD Cabang yang selanjutnya daftar nama penerima disampaikan ke pihak desa. ”Perangkat desa nanti menghubungi nama-nama penerimanya, kami di dinas sendiri tidak mendapat tembusan terkait pencairan PBSU, kami mendapat data setelah menghubungi dinas koperasi provinsi,” ujar pria asal Desa Jehem, Tembuku ini.
wartawan
Agung Samudra
Category

Sempitkan Alur Sungai, Lima Pemilik Bangunan Dipanggil Satpol PP

balitribune.co.id I Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung memanggil paksa lima pemilik lahan di kawasan Jalan Kunti II, Seminyak, atas dugaan pelanggaran penyempitan alur sungai. Tindakan ilegal tersebut dituding menjadi pemicu utama banjir serta terhambatnya proses inspeksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Unik, Perayaan Cap Go Meh Bertepatan dengan Purnama Kesanga

balitribune.co.id I Kuta - Perayaan Cap Go Meh sebagai penutup rangkaian Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung khidmat di Bali, Selasa (3/3/2026). Suasana religius terasa kian kental lantaran puncak hari ke-15 Imlek ini bertepatan dengan hari suci Purnama Kesanga bagi umat Hindu di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Lebaran, Warga Serbu Layanan Penukaran Uang Baru BI

balitribune.co.id I Denpasar -  Layanan penukaran uang pecahan kecil yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H terus diburu masyarakat. Pada Rabu (3/3/2026), layanan ritel BI yang digelar di Masjid Baitul Mukminin BKDI Bali, kawasan Panjer, Denpasar, tampak dipadati warga yang ingin mempersiapkan kebutuhan Lebaran da

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.