Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PDIP Belum Pikirkan Koalisi Merah-Kuning

PDIP
Ilustrasi

Denpasar, Bali Tribune

Pilgub Bali memang baru digelar tahun 2018 mendatang. Hanya saja, sejak awal berbagai spekulasi bermunculan, terutama seputar arah koalisi partai politik di pulau Dewata. Bahkan ada sinyalemen kuat, pada Pilgub Bali 2018, PDIP akan berkoalisi dengan Partai Golkar.

Namun, skenario koalisi Merah-Kuning ini akan berjalan mulus mengandaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali yang juga Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, mau melunak. Artinya, Sudikerta harus rela di posisi calon wakil gubernur.

Sementara untuk posisi calon gubernur, menjadi jatah Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster. Sayangnya, sinyalemen ini ditepis oleh Wayan Koster. Saat dikonfirmasi wartawan di Denpasar, Senin (27/6), Koster menegaskan bahwa pihaknya belum ingin memikirkan format koalisi untuk Pilgub Bali, termasuk koalisi Merah-Kuning.

Pasalnya saat ini, PDIP justru masih fokus pada soliditas internal partai. “Kami belum ada pembicaraan ke arah itu. PDI Perjuangan Provinsi Bali saat ini masih konsentrasi untuk memperkuat soliditas internal partai,” tegas politisi asal Buleleng itu, saat dikonfirmasi via saluran telepon. Selain masih menata soliditas internal, demikian Koster, hajatan Pilgub Bali juga masih sangat lama.

Atas dasar itu, sinyalemen koalisi PDIP dengan Partai Golkar Bali untuk memaketkan Wayan Koster dan Ketut Sudikerta, sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali, juga tak terlalu ditanggapi anggota Fraksi PDIP DPR RI itu. “Pilgub masih sangat lama. Kami ingin perkuat soliditas di internal partai dulu. Soal koalisi itu, nanti lah. Sekarang belum,” pungkas Koster.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Ketut Sudikerta, hingga kini belum berhasil dikonfirmasi terkait rencana koalisi Merah-Kuning ini. Beberapa kali dihubungi, namun ponsel politisi asal Badung yang juga wakil gubernur Bali itu selalu dalam kondisi tidak aktif.

wartawan
San Edison
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.