Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pegawai Non ASN Badung Resah, Belum Upload Persyaratan Akun Ter-resume Otomatis

Bali Tribune / Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya

 

balitribune.co.id | MangupuraRIbuan pegawai atau tenaga non ASN di Kabupaten Badung resah. Pasalnya, akun mereka pada laman pendataan pegawai non ASN di BKN (Badan Kepegawaian Negara) ter-resume secara otomatis. Padahal mereka belum selesai melakukan pengisian, termasuk mengupload persyaratan yang ditentukan.
 
Dengan status resume, pegawai tidak dapat lagi melakukan pengisian, mengupload persyaratan maupun melakukan perbaikan
 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wijaya yang dikonfirmasi, Senin (3/10) tak menampik kondisi tersebut. Menurutnya ter-resume-nya akun pegawai secara otomatis hampir terjadi di semua wilayah, tidak hanya di Kabupaten Badung.
 
“Iya, kami mendapat laporan dari pegawai non ASN bahwa akun mereka ter-resume secara otomatis," ujarnya.
 
Atas kejadian ini Gede Wijaya mengaku sudah menindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada BKN Pusat. Dalam surat bernomor :  800/8381/SETDA/BKPSDM tertanggal 29 September 2022, intinya meminta perpanjangan waktu pendataan tenaga non ASN. 
 
"Kami sudah bersurat ke BKN pusat, intinya minta penpanjangan waktu pendataan," kata Gede Wijaya.
 
Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa Pemkab Badung telah melakukan pendataan tenaga non ASN sesuai dengan ketentuan, namun pada pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan pada Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN tersebut sehingga masih banyak tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang belum selesai membuat akun serta mengupload data dukungnya ke Aplikasi Pendataan Non ASN BKN. “Sampai saat ini kita masih menunggu jawaban dari pusat," tegasnya.
 
Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung ini pun berharap secepatnya ada arahan dari pusat sehingga pihaknya di Badung bisa segera berproses. "Semoga segera ada arahan, sehingga pendataan tenaga non ASN bisa dilanjutkan kembali,” tandasnya.
 
Sementara itu, ribuan pegawai atau tenaga non ASN di Kabupaten Badung mengaku resah tidak terdata sebagai pegawai non ASN. Sebab, akun mereka sudah terblokir secara otomatis. Padahal mereka belum selesai melakukan pengisian, termasuk mengupload persyaratan yang ditentukan.
 
"Akunnya ter-resume otomatis," ungkap seorang pegawai di lingkup Badung.
 
Pegawai yang enggan dikorankan namanya ini mengaku akunnya baru diketahui ter resume otomatis pada hari Minggu (2/10).
 
Ia dan para pegawai lainnya mwngaku belum selesai melakukan pengisian dan belum menguplod persyaratan seperti SK dan SP2D pembayaran gaji.
 
"Karena status resume, pegawai tidak dapat lagi melakukan pengisian, mengupload persyaratan maupun melakukan perbaikan," jelasnya.
 
Pihaknya juga sudah menelusuri ternyata batas pendataan pegawai yang diberikan oleh BKN pusat hanya sampai tanggal 30 September 2022. Sementara dari BKPSDM Badung sendiri tidak ada pemberitahuan sehingga pegawai tidak tahu ada batas waktu tersebut.
 
"Tidak ada pemberitahuan dari BKPSDM, jadi kami tidak tahu kalau batas pengisian data tanggal 30 September," tukas pegawai tersebut.
wartawan
ANA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.