Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pejabat DLHK Kota Denpasar Didakwa Pasal Berlapis

Bali Tribune/ I Wayan Kariana (44) mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (19/11) kemarin.
balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, I Wayan Kariana (44),  mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (19/11). 
 
Dia diadili karena menerima suap dari dua perusahaan swasta untuk memberikan izin rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dua perushaam itu yakni PT Sarimelati Kencana Tbk yang bergerak dibidang restiran Pizza Hut, dan PT. Sinar Wahyu Putra Transport bergerak dibidang Angkutan Pariwisata.
 
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ) Ni Luh Oka Ariani Adikarini yang dibacakan di depan majelis hakim diketuai I Wayan Gede Rumega, mendakwa pria yang tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Ikan Paus, No.5, Sesetan, Denpasar ini dengan pasal berlapis.
 
Dakwaan ke satu, ialah Pasal 12 huruf e UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
"Terdakwa pengawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksakan seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri," kata Jaksa Oka.
 
Diuraikan Jaksa Kejari Denpasar ini, Kariana yang diangkat menjadi Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar pada 11 Januari 2017 memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penenilain dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, membentuk tim kordinasi pengendalian dokumen lingkungan dan melaksanakan kordinasi dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.
 
Perbuatan terdakwa ini berawal saat dia bersama tim melaksanakan kegiatan pembahasan dan peninjauan lapangan hanya untuk empat tempat usaha. Namun terdakwa kembali mengeluarkan surat tugas tanpa sepengetahuan Sekertaris DLHK Kota Denpasar dengan cara mescan tanda tangan Kepala Dinas DLHK Kota Denpasar untuk menambah dua lokasi yang akan disasar.
 
Sebelum turun ke lapangan,  pada Rabu 10 Juli 2019, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi I Gusti Ayu Parwati sebagai kosultan hukum PT Sarimelati Kencana Tbk yang bergerak dibidang restiran Pizza Hut dengan mengirim surat undangan untuk melakukan pembahasan dan pininjuan UKL-PL.
 
Lalu keesokan harinya, pada Kamis 11 Juli 2019, terdakwa bersama tim mendatangi PT Sarimelati Kencana yang beralamat Jalan Gatot Subroto Tengah No 279 Denpasar. Ketika diperiksa, ternyata tempat usaha tersebut belum melengkapi surat permohonan izin mulai dari surat layak sehat rumah makan, izin air bawah tanah, pengelolaan sampah, DSDP penampungan limbah. Terdakwa kemudian meminta pihak PT Sarimelati Kencana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.
 
"Setelah terdakwa bersama tim selesai melakukan pemeriksaan, kemudian saksi I Gusti Ayu Purwati diberitahu oleh terdakwa untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian rekomendasi dokumen UKL- UPL, untuk itu dimintai biaya oleh terdakwa," beber Jaksa Oka.
 
Saksi Purwati pun mengiyakan permintan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp1 juta. Pada hari yang sama, terdakwa juga melakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lokasi di PT Sinar Wahyu Putra Transport di Tukad Badung No. 111 X Renon Denpasar. Saat itu saksi Dewa Putu Awan Sudiasa memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada terdakwa supaya proses permohonan rekomendasi UKL-UPL dapat dipercepat oleh terdakwa.
 
Ulah nakal terdakwa ini pun terendus oleh pihak kepolisian. Dia pun terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Tipikor Satreskrim Polresta Denpasar.
 
Sementara dalam dakwaan ke-dua, ketiga, ke empat dan ke lima, Jaksa Oka memasang Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5  ayat (2) dan Pasal 11, UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Terhadap dakwaan jaksa, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan. Sehingga sidang akan dilanjutkan pekan depan, mengangendakan pemeriksaan keterangan para saksi yang dihadirkan tim jaksa.
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Porsenijar Badung 2026 Resmi Ditutup, Pembinaan Atlet Dinilai Semakin Merata

balitribune.co.id | Mangupura - Perhelatan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) Kabupaten Badung Tahun 2026 resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, mewakili Bupati di Lapangan Mangupraja Mandala Puspem Badung, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian kompetisi olahraga dan seni antar pelajar yang telah berlangsung sejak 2 Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dishub Buleleng Ramp Check Bus Mudik Lebaran

balitribune.co.id I Singaraja - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mulai melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap kendaraan angkutan umum yang akan digunakan selama masa mudik Lebaran 2026. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan armada angkutan penumpang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Payas Dirga dan Tenun Loloan Resmi Ditetapkan Sebagai WBTB Nasional

balitribune.co.id I Negara -  Kabupaten Jembrana yang terletak di ujung barat pulau dewata memiliki beragam kekayaan budaya autentik. Bahkan kini kekayaan budaya Kabupaten Jembrana kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dua karya budaya khas mumi makepung, yakni busana pengantin Payas Dirga dan Kain Tenun Loloan, resmi ditetapkan sebagai WBTB Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijiriah/2026 Bupati dan Wabup Badung Serahkan Bantuan Rp 2 Juta/KK untuk Umat Islam

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyerahkan Bantuan Sosial berupa uang Rp. 2 juta per KK menjelang Hari Raya Keagamaan Idul Fitri. Penyerahan secara simbolis kepada masyarakat di Kabupaten Badung yang beragama Islam, bertempat di Musholla Nurul Hikmah, Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kuta Utara, Senin (9/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Sampah Berbasis Sumber, Koster-Jaya Negara Kumpulkan Kades

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab kolektif yang mendesak. Dalam arahannya di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar, Senin (9/3/2026), Koster menegaskan pentingnya komitmen holistik dari hulu ke hilir untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.