Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pejabat DLHK Kota Denpasar Didakwa Pasal Berlapis

Bali Tribune/ I Wayan Kariana (44) mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (19/11) kemarin.
balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, I Wayan Kariana (44),  mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (19/11). 
 
Dia diadili karena menerima suap dari dua perusahaan swasta untuk memberikan izin rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dua perushaam itu yakni PT Sarimelati Kencana Tbk yang bergerak dibidang restiran Pizza Hut, dan PT. Sinar Wahyu Putra Transport bergerak dibidang Angkutan Pariwisata.
 
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ) Ni Luh Oka Ariani Adikarini yang dibacakan di depan majelis hakim diketuai I Wayan Gede Rumega, mendakwa pria yang tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Ikan Paus, No.5, Sesetan, Denpasar ini dengan pasal berlapis.
 
Dakwaan ke satu, ialah Pasal 12 huruf e UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
"Terdakwa pengawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksakan seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri," kata Jaksa Oka.
 
Diuraikan Jaksa Kejari Denpasar ini, Kariana yang diangkat menjadi Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar pada 11 Januari 2017 memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penenilain dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, membentuk tim kordinasi pengendalian dokumen lingkungan dan melaksanakan kordinasi dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.
 
Perbuatan terdakwa ini berawal saat dia bersama tim melaksanakan kegiatan pembahasan dan peninjauan lapangan hanya untuk empat tempat usaha. Namun terdakwa kembali mengeluarkan surat tugas tanpa sepengetahuan Sekertaris DLHK Kota Denpasar dengan cara mescan tanda tangan Kepala Dinas DLHK Kota Denpasar untuk menambah dua lokasi yang akan disasar.
 
Sebelum turun ke lapangan,  pada Rabu 10 Juli 2019, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi I Gusti Ayu Parwati sebagai kosultan hukum PT Sarimelati Kencana Tbk yang bergerak dibidang restiran Pizza Hut dengan mengirim surat undangan untuk melakukan pembahasan dan pininjuan UKL-PL.
 
Lalu keesokan harinya, pada Kamis 11 Juli 2019, terdakwa bersama tim mendatangi PT Sarimelati Kencana yang beralamat Jalan Gatot Subroto Tengah No 279 Denpasar. Ketika diperiksa, ternyata tempat usaha tersebut belum melengkapi surat permohonan izin mulai dari surat layak sehat rumah makan, izin air bawah tanah, pengelolaan sampah, DSDP penampungan limbah. Terdakwa kemudian meminta pihak PT Sarimelati Kencana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.
 
"Setelah terdakwa bersama tim selesai melakukan pemeriksaan, kemudian saksi I Gusti Ayu Purwati diberitahu oleh terdakwa untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian rekomendasi dokumen UKL- UPL, untuk itu dimintai biaya oleh terdakwa," beber Jaksa Oka.
 
Saksi Purwati pun mengiyakan permintan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp1 juta. Pada hari yang sama, terdakwa juga melakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lokasi di PT Sinar Wahyu Putra Transport di Tukad Badung No. 111 X Renon Denpasar. Saat itu saksi Dewa Putu Awan Sudiasa memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada terdakwa supaya proses permohonan rekomendasi UKL-UPL dapat dipercepat oleh terdakwa.
 
Ulah nakal terdakwa ini pun terendus oleh pihak kepolisian. Dia pun terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Tipikor Satreskrim Polresta Denpasar.
 
Sementara dalam dakwaan ke-dua, ketiga, ke empat dan ke lima, Jaksa Oka memasang Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5  ayat (2) dan Pasal 11, UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Terhadap dakwaan jaksa, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan. Sehingga sidang akan dilanjutkan pekan depan, mengangendakan pemeriksaan keterangan para saksi yang dihadirkan tim jaksa.
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Pemberdayaan Kader Remaja Melalui Kesehatan dan Gizi: Inisiatif dari Universitas Warmadewa

balitribune.co.id | Gianyar – Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan remaja, dosen dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada kader remaja di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati. Acara ini dihadiri oleh 10 kader remaja dan dibuka secara resmi oleh Kelian Desa, I Nyoman Rupadana.

Baca Selengkapnya icon click

Menelaah Status dan Kedudukan Kaling di Jembrana

balitribune.co.id | Panguyuban Kepala Lingkungan Kabupaten Jembrana kini sudah berusia 6 tahun. Keberadaan kepala lingkungan (kaling) di setiap kelurahan bahkan jauh lebih dulu ada dibandingkan paguyubannya. Namun ada hal-hal prinsip yang harus menjadi refleksi bersama dan sudah seharusnya dicari kejelasannya khususnya oleh para kaling maupun paguyubannya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ny. Antari Jaya Negara dan Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Pimpin Gerakan Kulkul PKK-Posyandu Serentak

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua TP PKK, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan Sekretaris I TP PKK Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, memimpin pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK-Posyandu Serentak di dua lokasi berbeda, yakni Banjar Saba, Penatih, dan seputaran Gang Pantus Sari, Kelurahan Pedungan, Minggu (11/1) pagi. 

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Pemulihan Bencana di Sumatera, AHM Hadirkan Layanan Service Motor Gratis dan Bangun Sarana Air Bersih

balitribune.co.id | Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan main dealernya menyalurkan bantuan berupa layanan service sepeda motor gratis kepada lebih dari 3.000 konsumen yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini dilaksanakan sejak awal Desember 2025 hingga saat ini sebagai bagian dari upaya AHM dalam menemani dan mendukung masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ditemukan Tergantung di Gudang Perusahaan, Pekerja Migran Asal Buleleng Tewas di Jepang

balitribune.co.id | Singaraja - Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng menyampaikan data ribuan angkatan kerja Buleleng bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya Kadek Agus Winarta (23) yang ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di dalam gudang milik perusahaan tempatnya bekerja di Prefektur Chiba, Jepang.

Baca Selengkapnya icon click

DPC PDI Perjuangan Badung Hadiri HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas 2026

balitribune.co.id | Mangupura - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung menunjukkan soliditas dan komitmen perjuangan dengan menghadiri Pembukaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, Sabtu (10/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.