Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelabuhan Kusamba Sementara Ditutup untuk Penyeberangan Boat

DITUTUP - Pelabuhan penyeberangan Kusamba ditutup sementara utuk penyeberangan boat.

BALI TRIBUNE - Sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh   Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut c/q Kantor Kesyahban dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai HM. 1031/KSOP Pbi-2018 tanggal 18 Juli 2018 yang meminta adanya Penundaan Keberangkatan Kapal  kepada pemilik kapal maupun Nakoda Kapal cepat  /Fast Boat untuk melakukan penyebrangan lintas Wilayah KSOP Pelabuhan Padangbai. Menyikapi surat edaran tersebut Kepala Dinas Perhubungan KLungkung Drs Nyoman Sucitra dihubungi, Rabu (18/7), akhirnya memutuskan untuk menutup pelabuhan penyeberangan Boat di Kusamba, Dawan, Klungkung. Menurutnya dasar penutupan sesuai edaran tersebut dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 219 serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 10 c. Kondisi ini diperkuat sesuai dengan edaran sesuai Prakiraan Cuaca dari BMKG Balai Besar Wilayah HI-Denpasar Nomor PJ 017/V11/2018 Tanggal 18 Juli 2018  yang menyebutkan Kecepatan Angin 2-20 knot dan ketinggian dan diperkirakan gelombang 1 sampai 3 Meter yang akan melanda perairan Selat Bali dan Selat Lombok. Hal itu menurut Sucitra terpaksa dilakukan untuk menjaga Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan ini disampaikan kepada para Nakhoda Kapal-Kapal Penumpang berkecepatan tinggi alau Fast Boat yang berangkar dari  Pelabuhan Penyebrangan Kusamba. “ Untuk itu untuk sementara keberangkatan kapal Boat dari Pelabuhan Penyebrangan Kusamba ditutup dari tanggal 19 sampai dengan tanggal  20 Juli 2018  atau sampai dengan keadaan cuaca membaik nanti,” jelas Nyoman Sucitra. Sementara para bendega pemilik Kapal Boat yang ada dan mangkal di pelabuhan penyebrangan di Kusamba menyatakan mengikuti saran dan pemerintah untuk tidak melaut selama tanggal 19 sampai 20 Juli 2018 ini. “Kami menuruti saran pemerintah demi keselamatan penumpang termasuk kapal kami,” beber salah seorang Bendega di Kusamba.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.