Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peletakan Batu Pertama, Pembangunan RSU Negara Ditarget Rampung 2019

BATU PERTAMA - Bupati Artha bersama sejumlah pejabat di Jembrana meletakkan batu pertama pembangunan gedung RSU Negara.

BALI TRIBUNE - Pembangunan gedung baru UPTD RSU Negara kembali dilanjutkan. Dimulainya tahapan pembangunan tahun ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) oleh Bupati Jembrana I Putu Artha bersama Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Sekda Jembrana I Made Sudiada, serta unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Jembrana dan sejumlah pejabat pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana Selasa ( 26/6).  Proyek yang menggunakan anggaran tahun jamak (multy years) ini  dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya Wilayah IV dengan masa pelaksanaan 645 hari. Pembangunan yang menyedot anggaran APBD Kabupaten Jembrana dengan nilai kontrak  Rp 179 miliar lebih itu ditagetkan pengerjaannya sudah rampung pada tahun 2019 dengan pola rancang bangun tahun jamak 2018-2019. Pada tahap I telah dianggarkan  Rp 130 miliar dan selanjutnya pada tahap II akan kembali dianggarkan sebesar Rp 50 miliar dari APBD Kabupaten tahun 2019.  Direktur UPTD RSU Negara, dr. I Made Dwipayana disela-sela acara groun breaking Selasa kemarin mengatakan pekerjaan proyek rancang bangun RSU Negara itu ditargetkan sudah rampung tahun 2019 mendatang. Dikatakannya, dalam mengawal pembangunan RSU Negara ini, pihaknya juga mendapat pendampingan kerja dari  Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Negara. “Pada tahap I akan dikerjakan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat ( IGD), Instalasi bedah Sentral ( IBS) serta bangunan ruang rawat inap kelas I, II dan III,  gedung rawat inap VIP. Sadangkan pada tahap II selanjutnya akan dibangun Poliklinik, Laboratorium, ruang hemodialisa serta pekerjaan penunjang seperti pengaspalan, penataan tanaman serta selasar,” ungkapnya. Bupati Jembrana I Putu Artha dalam sambutannya mengatakan pembangunan gedung RSU Negara saat ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan. Upaya tersebut disebutkannya meliputi pembangunan sarana prasarana, SDM, pengadaan peralatan kesehatan serta gedung Puskesmas maupun rumah sakit . Dengan kelengkapan komponen tersebut, pihaknya beharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jembrana dapat terpenuhi, baik itu standar nasional maupun kebutuhan masyarakat. “Dengan terselesaikannya pembangunan gedung baru RSU Negara ini, saya berharap nantinya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dapat terpenuhi. Rujukan kerumah sakit lain seperti Sanglah dan Tabanan bisa sesedikit mungkin. Selain itu mampu menarik dokter spesialis untuk bekerja di Jembrana,” sebutnya.  Bupati Artha juga meminta kepada pihak pelaksana pembangunan agar menjaga kualitas kerja dan hasil kerja karena menurutnya pembangunan rumah sakit tentunya memiliki standar yang ketat dan tidak sama dengan pengerjaan pembangunan fisik lainnya. Lantaran lokasinya dalam satu areal dengan kawasan perawatan terutama pasien rewat inap, Bupati Artha juga meminta kepada pihak pekerja proyek pembangunan gedung RSU Negara ini agar selalu memperhatian kenyaman dan keamanan pasien yang sedang menjalani perawatan. “ Saya berharap selama pembangunan tidak sampai mengganggu pelayanan kepada pasien yang direwat di RSU Negara. Misalnya jangan sampai menimbulkan kebisingan dan getaran yang terlalu kuat. Gangguan-gangguan itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan pengaturan jam kerja,” paparnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.