Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peluncuran Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125

Bali Tribune / PELUNCURAN - saat peluncuran Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 di Panggung Ardha Candra, Taman Provinsi Bali, Jumat (Sukra Kliwon, Sungsang), 28 Juli 2023
balitribune.co.id | DenpasarGubernur Bali, Wayan Koster mengajak bersama-sama untuk memandang dan memahami Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, yaitu era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Konsep Bali Masa Depan 
ini, dirancang berdasarkan 3 alur waktu atau Tri Samaya, yakni Atita atau masa lalu, Wartamana atau masa kini, dan Anagata atau masa depan. Konsep Bali Masa Depan ini berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu, pencapaian Bali Masa Kini, dan Bali Masa Depan, sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni tesis, antitesis, dan sintesis 3 alur proses, yakni romantika, dinamika, dan dialektika serta 3 alur ideologi, yakni kultural, religius, dan nasionalis, yang terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. 
 
Hal itu dijelaskan Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ny. Putri Suastini Koster dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat menyampaikan Pidato Peluncuran Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 di Panggung Ardha Candra, Taman Provinsi Bali tepat pada Rahina Sugihan Bali, Jumat (Sukra Kliwon, Sungsang), 28 Juli 2023.
 
Pidato orang nomor satu di Bali ini disaksikan secara langsung oleh para Sulinggih, Anggota DPR RI Dapil Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali, pimpinan instansi vertikal di Bali, para tokoh adat, tokoh masyarakat di Bali, serta generasi muda Bali.
 
Dijelaskan Gubernur Koster, konsep Bali Masa Depan ini harus dilaksanakan oleh generasi pada era 100 tahun ke depan, mengandung unsur, pertama, pelestarian/pelindungan warisan Adiluhung Bali Tempo Dulu dari Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-Raja Bali, Guru-Guru Suci, Leluhur, Lelangit, dan Panglingsir Bali. Kedua, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini. Ketiga, pewarisan pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru.
Keempat, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan serta kelima, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru. 
 
"Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan/atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali Masa Depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman," jelasnya.
 
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, peraturan perundang - undangan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pertama, memerlukan ekosistem alam yang sehat dan berkualitas, meliputi ketersediaan udara bersih, ketersediaan air bersih, ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas, ketersediaan energi bersih, ketersediaan lahan tempat tinggal yang layak, tata ruang yang teratur dan terkendali, infrastruktur dan transportasi yang berkualitas, serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan. Kedua, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing, ketersediaan sandang yang memadai dan berkualitas, ketersediaan rumah yang memadai dan sehat, ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
 
Ketiga, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali, meliputi adat, tradisi, seni - budaya, dan kearifan lokal, serta transformasi paradigma dan laku hidup masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
 
"Perlu Titiang (saya) tegaskan bahwa Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, merupakan implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan idiil, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “Bintang Penuntun” atau Leitstar yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai Pancasila telah hidup ditengah-tengah masyarakat Bali, diaktualisasikan dalam berbagai aspek pembangunan Bali dengan memperhatikan sumber daya dan kearifan lokal Bali untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur Niskala-Sakala.
 
Lebih lanjut Gubernur Koster mengatakan, pada kesempatan yang baik ini, sangat penting untuk pihaknya menegaskan bahwa landasan filosofi pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru bersumber dari wejangan leluhur. Yakni manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan/seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam, alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam.
 
Gubernur Koster menuturkan, arah Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru. Konsep Bali Masa Depan berisi arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa wejangan leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, 
dan global, sehingga arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan konsep “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan 
Keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama/warga Bali yang sejahtera dan bahagia, Niskala-Sakala menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Yakni Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai - Nilai Pancasila 1 Juni 1945.
 
Adapun tujuan pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Bali, yakni Bali yang Kawista, Bali yang Tata-Titi Tentram Kertha Raharja dan Bali yang Gemah Ripah Loh Jinawi, Bali Padma Bhuwana, yakni Bhuwana Paraga (mental diri-kolektif mendunia) Bhuwana Desa (Bali sebagai tempat aktualisasi prestasi mendunia) dan Bhuwana Citta (Bali sebagai inspirasi dunia). 
 
Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan rasa syukur dan bahagia, berkenan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. "Oleh karena itu, sangat penting bagi Titiang untuk menyampaikan dan menegaskan kembali hal-hal penting ini," katanya. 
 
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan ini, dengan niat baik dan tulus, hendaknya dijadikan visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali sebagai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana atau sebutan lainnya, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten se-Bali, dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.
wartawan
YUE
Category

Dua Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Kediri

balitribune.co.id I Tabanan - Sebatang pohon mahoni berukuran besar tumbang di jalur utama Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Koripan Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, pada Minggu (12/4/2026) malam.

Insiden ini mengakibatkan dua unit mobil yang sedang melintas mengalami kerusakan serius akibat tertimpa batang pohon yang melintang di jalan.

Baca Selengkapnya icon click

K3S Badung Resmikan Pelatihan Pembuatan Banten, Berdayakan PPKS Lewat Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Banten bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung ini dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.