Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Badung, Fraksi Badung Gede Minta APBD 2021 Disusun Lebih Realistis dan Akuntabel

Bali Tribune/ BADUNG GEDE - I Gede Aryantha mewakili Fraksi Badung Gede menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (9/11/2020).
Balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mengelar rapat paripurna dewan, Senin (9/11/2020). Rapat yang dihadiri seluruh jajaran wakil rakyat di DPRD setempat mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi.
 
Fraksi Badung Gede sendiri dalam rapat tersebut menyampaikan untuk mewujudkan tujuan utama dari fungsi APBD maka sangat dibutuhkan kecermatan dalam menyusun APBD agar berdasarkan asumsi- asumsi yang lebih realistis dan akuntabel.
 
Selain menyikapi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, pemandangan umum Fraksi Badung Gede yang dibacakan oleh I Gede Aryantha, juga menyampaikan pandangannya terhadap  rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Diantaranya tentang rencana detail tata ruang Kecamatan Kuta Utara tahun 2020-2040, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2018 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana. Turut hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Pjs Bupati Badung.
 
Dalam kesempatan itu, Gede Aryantha menjelaskan, rancangan APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang memiliki tujuan utama dan sebagai pedoman dari pemerintah daerah dalam menetapkan asumsi pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga APBD bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dan menciptkan tranparansi dalam anggaran pemerintah daerah, dan juga memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas.
 
“Untuk mewujudkan tujuan utama dari fungsi APBD maka sangat dibutuhkan kecermatan dalam menyusun APBD agar berdasarkan asumsi- asumsi yang lebih realistis dan akuntabel,” katanya.
 
Menurutnya, pendapatan daerah tahun 2021 yang dirancang sebesar Rp 4.337.538.810.114,00 atau turun sebesar Rp 1.964.814.404.618,10 dari APBD induk tahun anggaran 2020. “Kami Fraksi Badung Gede sependapat dengan pemerintah, bahwa kita perlu bersama- sama mencermati dan melakukan penyelarasan terhadap rencana pendapatan daerah Tahun 2021,” ujarnya.
 
Politisi Partai Gerinda Badung ini memprediksi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,8 triliun meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Berkenaan dengan menetapkan besarnya pendapatan tahun 2021, pihaknya sarankan pemerintah agar melakukan forecasting dengan cermat, berdasarkan data time series, menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dan memperhatikan asumsi-asumsi ekonomi maupun non ekonomi yang tepat, sehingga menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat dan realistis.
 
“Kami memiliki pandangan bahwa pendapatan asli daerah yang dirancang untuk tahun anggaran 2021 dipandang juga masih tinggi perlu diselaraskan sehingga lebih realistis, dan akuntabel,” jelasnya.
 
Pihaknya menyadari pendapatan Kabupaten Badung 80 persen lebih berasal dari sektor pariwisata yang rentan dengan berbagai isu, baik isu daerah, nasional, maupun internasional. Di samping saat ini dunia sedang dilanda wabah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
 
“Ini membuat sektor pariwisata tidak berdaya yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” ungkapnya.
 
Dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah di tahun 2021, Fraksi Badung Gede berharap pada Pemerintah Kabupaten Badung terutama instansi atau badan terkait agar melakukan berbagai upaya dan inovasi, khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PHR.
 
“Kami juga berharap pemerintah agar mengoptimalkan pemungutan pajak lewat online system dengan riil time. Pemungutan pajak dengan online sistem yang kita terapkan saat ini, kami kira sudah cukup tertinggal, karena masih terjadi piutang pajak yang menumpuk pada perusahaan tertentu, yang kadang-kadang sulit untuk ditagih, lebih-lebih perusahaan tersebut telah masuk kategori pailit,” pungkasnya.  
wartawan
I Made Darna
Category

Tabrakan Maut di Jalur Denpasar-Gilimanuk, Satu Pengendara Motor Tewas

balitribune.co.id | Tabanan - Tabrakan maut terjadi di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selamadeg pada Minggu (24/8) siang.

Dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.00 Wita itu, seorang pengendara motor tewas akibat tertabrak bus yang sedang melintas di jalurnya.

Baca Selengkapnya icon click

Gaya Hidup Instan, Utang Mencekik: Pentingnya Literasi Keuangan di Era Digital

balitribune.co.id | Fenomena pinjaman online (pinjol) makin marak jadi solusi instan saat kantong sedang tipis. Dari beli gadget terbaru, nongkrong di kafe kekinian, sampai sekadar bayar ongkos ojek online semua bisa “beres” hanya dengan beberapa klik. Masalahnya, kepraktisan itu sering berujung pada jeratan bunga mencekik dan utang yang menumpuk.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tari Tradisional Tetap Relevan, Indonesia Menari Hadir di 12 Kota

balitribune.co.id | Denpasar - Indonesia Menari, sebuah gerakan menari bersama di pusat perbelanjaan yang diinisiasi Indonesia Kaya, persembahan Bakti Budaya Djarum Foundation, kembali hadir tahun ini. Acara ini mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan tarian tradisional Indonesia dengan konsep modern dan menyenangkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IX DPR RI Soroti Banyaknya WNA Ikut BPJS

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Komisi IX DPR RI asal Bali, Tutik Kusuma Wardhani, saat menghadiri kegiatan grup Alunan Symphoni (Alus) d Denpasar, Sabtu (23/8) mengungkapkan program kerja komisi yang menaunginya saat ini. Ia mengatakan pihaknya kini sedang berbenah di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon click

Rencanakan Masa Depan, OJK Dorong Budaya Menabung Sejak Dini

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/ Lembaga, Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait terus mendorong budaya menabung sejak dini yang penting untuk merencanakan masa depan dan berkontribusi membangun negeri. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.