Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pembagian Hasil Retribusi 60 Persen bagi Pengelola Pariwisata

Bali Tribune/ Made Gianyar.
balitribune.co.id | Bangli - Selama ini bagi hasil retribusi pariwisata yakni 40 persen bagi pengelola dan 60 persen masuk kas daerah. Namun setelah banyaknya usulan dari pengelola pariwisata agar persentase lebih besar bagi pengelola, Bupati Bangli I Made Gianyar mewacanakan perubahan pembagian hasil retribusi pariwisata.
 
Kata Made Gianyar, pihak adat dan pengelola obyek wisata Penglipura sudah sempat mengusulkan perubahan bagi hasil retribusi pariwisata, yang mana persentasenya diharapkan lebih lebih besar masuk ke pengelola. Menurut Bupati Made Gianyar pengeloa mengusulkan 80 persen berbanding 20 persen. Hal tersebut diusulkan pengelola mengingat besarnya biaya subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat untuk menjaga atau mempertahankan bangunan tradisional yang ada di masing-masing pekarangan. “Untuk mempertahankan bangunan tradisional ini, tentu tidak sedikit dana yang dibutuhkan sehingga dari pihak pengelola mengharapkan bagi hasil retribusi pariwisata  lebih besar masuk ke pengelola,” ungkapnya, Jumat (31/1).
 
Bupati dua kali periode ini sepaham dengan usulan tersebut, namun belum bisa memenuhi permintaan 80 berbanding 20 persen. Bupati Made Gianyar memiliki keinginan untuk pembangian retribusi pariwisata yakni 60 persen untuk pengelola dan 40 persen masuk kas daerah. “Saat ini pembagian 40 persen - 60 persen, keinginan kami nantinya dibalik menjadi 60 persen dan 40 persen. Tentu untuk ini perlu dilakukan kajian, kami akan segera memerintahkan OPD terkait untuk melakukan kajian,” sebutnya.
 
Disinggung terkait obyek wisata lainnya Bupati Made Gianyar mengatakan nantinya akan diberlakukan sama. Pihaknya berharap obyek wisata lainya dapat mencontoh Desa Tradisional Penglipuran. “Desa Penglipuran agar bisa dicontoh dalam pengembangan obyek wisata di Bangli. Ke depannya obyek wisata Penglipuran menuju quality tourism. 
 
“Akan dilakukan kajian terkait daya dukung. Semisal dalam sehari kunjungan untuk seribu wisatawan, jika melebihi kuota maka pengunjung datang keesokan harinya nah jika  puncak liburan wisatawan yang mau berkunjung terlebih dahulu harus memasan tiket dan untukpembayaran bisa langsung ke rekening pengelola. Menurut kami ini akan lebih efektif, jika satu obyek terlalu padat juga tidak bagus, wisatawan tidak dapat meninkmati obyek dengan leluasa,” imbuh Made Gianyar. 
wartawan
habit
Category

Amed Jukung Race, Perhelatan Perahu Layar Tradisional yang Memikat

balitribune.co.id | Amlapura - Selain terkenal dengan keindahan alam bawah laut dan pantainya yang berada di bawah lembah, nelayan di Pantai Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, juga memiliki event tahunan yakni Amed Jukung Race. Lomba perahu layar tradisional yang digelar setiap hari kemerdekaan RI ini menjadi event yang paling dinanti wisatawan asing.

Baca Selengkapnya icon click

Pura Puseh Desa Adat Dadia di Babahan Kemalingan, Ribuan Uang Kepeng Raib

balitribune.co.id | Tabanan – Pura Puseh Desa Adat Dadia di Banjar Dadia, Desa Babahan, Kecamatan Penebel kemalingan. Ribuan pis bolong atau uang kepeng yang ada di pura itu raib.

Peristiwa ini diketahui pada Rabu (20/8) siang. Saat itu, prajuru desa adat dan Pura Puseh sedang melakukan persiapan upacara Sri Rambut Sedana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prospek Ekonomi Menjanjikan, Peternakan Sapi dan Kambing Terus Dikembangkan

balitribune.co.id | Negara - Sebagai daerah agraris, sektor peternakan juga menjadi sektor ekonomi potensial di Kabupaten Jembrana. Ternak yang prospektif untuk dibudidayakan adalah sapi kambing. Berbagai upaya kini terus dilakukan untuk mendorong produktifitas peternak sapi dan kambing sekaligus menggenjot perluasan pertanian organik.

Baca Selengkapnya icon click

Kekurangan Data Pendukung dari Eksekutif, Pembahasan 8 Ranperda di DPRD Bangli Tertunda

balitribune.co.id | Bangli -  Hingga pertengahan Agustus ini sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda) belum juga dibahas DPRD Bangli. Hal tersebut karena adanya kekurangan  data pendukung dari eksekuitif selaku pengusul. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bangli. I Ketut Suastika pada Rabu (20/8). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.