Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pembahasan Ranperda Tentang Lansia, Lansia Diusulkan Dibiayai Oleh Negara

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, memimpin Pembahasan Ranperda Lansia, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (30/7).

BALI TRIBUNE - Berdasarkan data yang ada, sekitar 31 ribu orang lanjut usia (Lansia) ada di Bali. Mereka tersebar di kabupaten dan kota yang ada. Memikirkan nasib para lansia ini, DPRD Provinsi Bali yang dimotori Komisi IV telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Lansia. Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Provinsi Bali ini, bahkan dimulai pembahasannya oleh eksekutif bersama legislatif.  Senin (30/7) misalnya, dilakukan pembahasan materi Ranperda Lansia di Gedung DPRD Provinsi Bali. Pembahasan dilakukan oleh Pansus Ranperda Lansia bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta tokoh masyarakat.  Dalam pembahasan tersebut, Prof LK Suryani menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk memperkuat substansi Ranperda Lansia ini. Salah satunya, ia berpandangan, sudah saatnya para lanjut usia itu diurus oleh Banjar dengan biaya negara, dan hal itu diatur dalam Perda Lansia. “Peranan Kepala Desa dan Bendesa Adat, Banjar serta Desa Pekraman sangat penting dituangkan dalam Perda Lansia, sehingga mereka nantinya membantu mengurus para lansia di lingkungannya dengan biaya dari pemerintah,” tutur Prof LK Suryani.  Ia menambahkan, Sekeha Teruna Teruni yang ada di Desa Adat atau Desa Pakraman juga penting dilibatkan dalam penanganan para lansia. Ini penting, menurut Prof LK Suryani, sehingga para lansia bisa berinteraksi dengan anak muda. “Begitu juga sebaliknya, anak muda bisa mendapatkan bimbingan dari para lansia. Banyak kok lansia yang berkualitas melakukan pembinaan,” tandasnya Prof LK Suryani."Dengan pelayanan seperti ini, para lanjut usia akan merasa bahagia dan sejahtera," imbuhnya, dalam pembahasan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, itu.  Sementara itu Nyoman Parta, sangat antusias dengan ide - ide yang disampaikan oleh tokoh masyarakat serta komponen terkait lainnya terkait Ranperda Lansia ini. Saran para tokoh masyarakat itu, diakui Nyoman Parta, merupakan bagian dari proses untuk memperkuat substansi Ranperda Lansia."Tentu semua saran, masukan ini akan kita bahas lebih lanjut. Semua masukan yang positif dalam memperkuat substansi Ranperda Lansia, tentu akan diakomodir," pungkas Parta, yang pada Pileg 2019 mendatang akan bertarung sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Bali melalui PDI Perjuangan.  

wartawan
San Edison
Category

Biadab! Hanya Karena Setoran, Bos Tega Bakar Sopir 

balitribune.co.id | Amlapura - Nasib tragis menimpa I Gede Slamet (20), seorang sopir truk asal Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem. Ia mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya setelah dibakar hidup-hidup oleh bosnya sendiri, I Putu CP (39), asal Kecamatan Rendang, pada Jumat (18/9/2026) siang. 

Baca Selengkapnya icon click

Koster Bagikan Nasi Jinggo di SMPN 13 Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 13 Denpasar pada Jumat (18/9/2026). Kedatangan orang nomor satu di Bali dan Denpasar ini disambut antusias oleh seluruh siswa, guru, dan jajaran sekolah lewat beragam kreativitas seni dan budaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polres Jembrana Gulung Jaringan Narkoba Antarpulau 

balitribune.co.id I Negara - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jembrana berhasil membongkar tujuh kasus peredaran narkotika dalam operasi beruntun periode Agustus hingga September 2026. 

Dari rangkaian penindakan tersebut, polisi meringkus delapan tersangka yang terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, serta menyita barang bukti sabu seberat total 111,25 gram netto (119,02 gram bruto).

Baca Selengkapnya icon click

Tagihan Semu PBB Jembrana Capai Miliaran

balitribune.co.id | Negara - Ketidaksinkronan data pertanahan antara instansi vertikal pusat dan daerah memicu pembengkakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana hingga menembus angka fantastis, yakni Rp54,5 miliar. 

Data yang tidak akurat ini memicu penumpukan tagihan semu yang terus bertambah setiap tahun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Sepakati APBD Perubahan 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan Badung, khususnya melalui peningkatan porsi anggaran untuk sektor infrastruktur.

Baca Selengkapnya icon click

APBD-P Badung 2026 Tembus Rp13 Triliun, Infrastruktur Dapat Porsi 59,23 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah dipatok lebih dari Rp13 triliun dengan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.