balitribune.co.id | Mangupura - Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung alot, Senin (15/11/2021).
Itu menyusul silang pendapat yang terjadi diantara kedua kubu di dalam menetapkan jumlah besaran pendapatan daerah. Banggar ngotot agar pendapatan asli daerah (PAD) dinaikkan, di sisi lain TPAD justru minta agar pendapatan diturunkan dengan alasan PAD yang dipasang tahun-tahun sebelum tidak realistis dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lantaran selalu nyaplir atau tidak tercapai.
Raker sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II yang juga Koordinator Banggar I Made Sunarta. Sementara TAPD dipimpin oleh Ketuanya yang notabene Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.
Adi Arnawa memaparkan postur RAPBD 2022 semula disepakati Rp 2,9 triliun lebih. Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan. Diantaranya adalah pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar turun sebesar Rp 54 miliar. Selain itu ada sejumlah pendapatan masuk pos lain. Penurunan ini otomatis membuat APBD juga ikut turun. Atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.
“Pendapatan transfer kita turun, makanya kami usulkan pendapatan turun sehingga APBD menjadi 2,8 triliun lebih (dari semula Rp 2,9 triliun lebih, red)). Jadi, kegiatan yang 54 itu kita akan close kan,” ujarnya.
Meski pendapatan turun, Sekda menyebut Bupati Giri Prasta tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik. “Tapi, perintah beliau (bupati, red) kepada saya dana BTT supaya diamankan. Untuk jaga-jaga siapa tahu kasus Covid naik lagi dan ada kejadian tak diduga-duga di tahun 2022,” sambung Adi Arnawa.
Pihaknya pun mengakui ada sejumlah kegiatan yang harus dihapus akibat hal ini. “Kalau menaikan target pendapatan sudah tidak mungkin. Kita sudah menjadi sorotan BPK karena target pendapatan tidak pernah tercapai, dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman. Untuk itu kami tidak berani memasang target (pendapatan, red) terlalu muluk-muluk,” terangnya.
Pihaknya pun menilai angka PAD Rp 1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi. “Kosekuensi Rp 1,9 triliun ini kami tidak berani. Sangat besar kemungkinan PAD kita jadi Rp 1,8 triliun,” tegas Adi Arnawa.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata mengaku tidak sependapat apabila PAD diturunkan lagi. Pasalnya, sejak 14 Oktober lalu keran pariwisata sudah dibuka oleh pusat. Ia optimis PAD Badung akan kembali naik. Terlebih di tahun 2022 akan ada sejumlah agenda besar, yang dipastikan akan mendongkrak pariwisata Badung. Seperti KTT G-20 dan Super Bike di Sirkuit Mandalika Lombok.
“Kami tidak sependapat, karena kami yakin PAD pasti naik di tahun 2022. Jadi jangan samakan kondisi saat ini dengan 2022,” kata Alit Yandinata.
Pihaknya pun minta eksekuti dalam merancang target pendapatan memiliki parameter jelas. Tidak traumatik dengan kondisi Covid.
“Menurut saya tingkatkan pendapatan. Saya kurang rasional juga sekarang (APBD sebesar Rp 2,9 triliun, red). Traumatik anggaran harus dihilangkan. Kami yakin 2022 meningkat. Dan kami harap RAPBD ini bisa diubah,” pinta politisi PDIP asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini.
Sementara Sekda Adi Arnawa kembali meyakinkan bahwa PAD Rp 1,8 triliun yang diusulkan itu sudah realistis. Ia menyebut angka Rp 1,9 triliun di tahun 2021 sudah tidak tercapai. Pihaknya tidak ingin hal tersebut terulang di tahun 2022.
Dibeberkan juga bahwa posisi PAD Badung sampai Oktober baru tercapai Rp 1,3 triliun. Sisa waktu dua bulan, sampai Desember diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp 269 miliar, sehingga PAD tahun 2021 hanya sebesar Rp 1,6 triliun.
“Tahun 2021 dipasang 1,9 triliun sudah tidak tercapai. Kalau itu dinaikan lagi sangat berat. Tahun ini aja kurang Rp 300 miliar,” jelasnya.
Meski eksekutif enggan menaikan PAD, Alit Yandinata ngotot PAD tetap dinaikan. Alasannya, pariwisata sudah akan kembali buka di tahun 2022. “Kalau turun Rp 1,8 triliun kami di Dewan minta ditambah Rp 40 miliar saja. Naikan segitu,” tutupnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III I Nyoman Satria. Pihaknya sepakat APBD 2022 harus sehat. Dia pun meyakini PAD akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan dari BPHTB dan geliat pariwisata ke depan.
“Prinsipnya kami sepakat APBD dibuat sehat. Dan tolong diperhatikan juga kepentingan Dewan, karena Pemilun 2024 sudah dekat,” timpalnya.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengakui bahwa raker Banggar dan TAPD belum ada titik temu. Pun demikian, pihaknya meyakini eksekutif masih bisa memaksimalkan pendapatan.
“Memang ada penurunan pendapatan transfer, tapi PAD dari pendapatan yang lain-lain kan masih bisa dimaksimalkan. Ini nanti akan kami bahas lagi dengan Bupati,” tutup Parwata.
