Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pembuatan Jalan Merdeka Tembus Tegalalang Terkatung-katung

I Nyoman Widiana.
I Nyoman Widiana.

BALI TRIBUNE - Rencana  pembuatan jalan alternatif yang menghubungkan jalan Merdeka dengan Banjar Tegalalang, Kelurahan Kawan Bangli terkatung-katung. Padahal pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 1 kilo meter tersebut sudah dirancang sejak tiga tahun lalu. Di salah satu sisi sebagian besar warga yang lahannya dilalui untuk jalan menyatakan setuju. “Kami tidak mempermasalahkan  kalau lahan kami nantinya dijadikan untuk jalan,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya. Dengan dibuatnya jalan alternatif tersebut  banyak  sekali segi postifnya, di antaranya akses warga lebih cepat, jika terjadi kemacetan  bisa diurai melalui jalur tersebut. “Seandainya kalau akses air PDAM  di kota mati, warga yang ingin mencari air ke pancuran Tegalalang tidak lagi lewat jalan utama yang notabene jaraknya lebih jauh, dan bisa lewat jalan alternatif yang lebih dekat,” jelasnya. Selain itu jalur yang dilalui jalan tersebut merupakan kawasan pertanian, sehingga dengan adanya akses jalan petani akan lebih mudah mengangkut ataupun menjual hasil pertanianya. “Banyak sekali segi postifnya dengan dibuatnya jalan tersebut,” sebutnya. Dari informasi yang didengarnya, terkatung-katungnya pembuatan jalan alternatif tersebut karena terbentur masalah pembebasan lahan. “Dulu memang ada satu orang pemilik lahan yang tidak setuju, lantas sejauh mana tindak lanjut pemerintah, apakah karena satu orang yang tidak setuju lantas pembuatan jalan ini tidak terealisasi hingga sekarang,” ungkapnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Bangli I Nyoman Widiana engtakan memang ada rencana pembuatan jalan alternative dari  jalan merdeka tepatnya di depan Kantor Telokom lama tembus Banjar Tegalalang. Untuk tindak lanjutnya dilanjutkan oleh Dinas PU Bangli. “Kami hanya merencakan saja tentu sekarng gong nya ada di Dinas PU, kalau jalan tersebut jadi dibuat kami hanya tinggal mengangarkan saja sesuai kajian dari PU,” jelasnya. Sekertaris Dinas PU Bangli I Made Some mengatakan, tertundanya pembuatan jalan tersebut karena terbentur masalh pembebasan lahan. Sejatinya pemerintah telah sempat mengalokasi dana untuk pembukaan badan jalan berikut pembuatan drainase dan DPT. “Karena masih ada kendala, pembuatan jalan ditunda, menunggu pemilik lahan ikhlas tanahnya dijadikan jalan,” sebut Made Some.  

wartawan
Agung Samudra
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.