Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Kebut Vaksinasi dan Pemotongan Bersyarat Sapi Positif PMK

Bali Tribune / PEMOTONGAN BERSYARAT - Pelaksanaan pemotonagn bersyarat sapi terindikasi positif PMK telah dilakukan di Desa Pejarakan yang merupakan salah satu titik episentrum penyebaran PMK di wilayah Kabupaten Buleleng.
balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi menyatakan upaya pemerintah menangani penyebaran PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada sapi patut didukung semua pihak terutama para peternak. Menurutnya untuk memutus mata rantai persebaran PMK harus dilakukan langkah-langkah drastis yang salah satunya dipotong bersyarat untuk hewan ternak yang positif PMK, termasuk diantaranya pemberian vaksin. 
 
“Kita berburu dengan waktu dan tindakan preventif harus segera dilakukan agar virus PMK tak semakin menyebar. Istilahnya kita mau rugi dulu dengan memotong sapi yang sudah positif PMK dan itu langkah agar virus PMK benar-benar bisa putus mata rantainya. Bali harus kembali menjadi zona hijau agar pasar percaya bahwa Bali sudah aman (dari PMK). Langkah pemerintah sudah sangat bagus semua pihak harus mendukung,” kata Kresna Budi Selasa (19/7).
 
Menurutnya, semua elemen terkait dimata rantai ternak sapi harus bahu membahu mengatasi PMK,terlebih setelah mencuatnya kekhawatiran Ausrtalia atas merebaknya kasus PMK di Bali. Kekhawatiran itu harus dijawab dengan upaya keras untuk mengatasi PMK. Terlebih selain pariwisata ekonomi Bali juga ditunjang oleh peternakan.
 
“Semua harus bergerak cepat (mengatasinya). Setelah Langkah eliminasi dan vaksinasi langkah berikut memperhatikan sanitasi kandang. Pembersihan dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin untuk mencegah penyebaran virus PMK,” tandas Kresna Budi.
 
Sementara itu, prosespemotongan sapi positif terjangkit PMK kembali dilakukan terutama di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak. Di desa  yang merupakan salah satu episentrum wabah PMK di Kabupaten Buleleng ini ada sebanyak 240 ekor yang terjangkit PMK. Sementara desa sekitar tersebar di Desa Pengulon dan Tinga-Tinga termasuk wilayah lain seerti di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt.
 
Kepala Desa Pejarakan Made Astawa mengtakan setelah sebelumnya cukup alot kesepakatan dengan peternak untuk opsi pemotongan bersyarat. Peternak bersedia sapi yang terjangkit PMK dibeli dengan harga bervariasi dengan rata-rata harga sapi dewasa Rp 8 juta dan anak sapi diberikan harga Rp 6 juta. 
 
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Buleleng Ir I Made Sumiarta mengatakan pihaknya telah melanjutkan pemotongan bersyarat Selasa 19 Juli 2022 di Desa Pejarakan. Sebanyak 16 ekor sapi terindikasi positif PMK telah berhasil dipotong.” Hari ini kita baru bisa potong 16 ekor lagi,” kata Made Sumiarta.
 
Sedangkan sisanya, menurut Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Made Suparma masih dilakukan negosiasi dengan pemilik sapi  agar mau di sembelih bersyarat.
 
“Sisanya masih dinegosiasikan dengan pemilik sapi,” kata Made Suparma singkat.
wartawan
CHA
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.