Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Kerja Ekstra Entaskan Stunting

Bali Tribune
balitribune.co.id | SingarajaProgram pengentasan stunting menjadi semakin berat akibat lonjakan harga bahan pokok mempengaruhi inflasi.Tidak hanya itu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak serius terutama memicu kenaikan harga bahan makanan bergizi.Kondisi itu menyebabkan kerja pemerintah menjadi semkain berat terutama memastikan anak-anak mendapatkan akses bahan makanan bergizi dengan harga  terjangkau.
 
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa usai membuka Diseminasi Audit Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Buleleng di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng pada Selasa, (6/9) mengatakan,dalam kondisi normal gizi anak dengan potensi stunting sudah tdak mencukupi.Terlebih dalam situasi diaman bahan kebutuhan pokok ikut terdongkrak naik.”Kalau di situasi normal kan gizinya sudah kurang, apalagi sekarang bahan pokok naik, makanya di samping tim stunting, juga ada tim pengendali inflasi yang melakukan berbagai upaya agar harga bahan pokok terkendali,” kata Suyasa
 
Ditambahkan,melalui timnya telah menjalankan program program pengendalian inflasi dan kenaikan harga BBM, salah satunya adalah melalui pemberian stimulus kepada transportasi umum yang mendistribusikan bahan pokok ke pasar.
Sedang soal stunting, Suyasa menegaskan pengentasan stunting merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral, meliputi pemetaan kasus stunting, penyuluhan, dan pengawasan.Selain itu pihak korporasi swasta juga akan diajak untuk membantu program pengentasan stunting melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan untuk pemberian bantuan makanan bergizi.
 
“Contoh, perusahaan A, berapa bisa bantu by name, by address, dan by case, dalam bentuk beras bergizi kah, susu yang bergizi kah, atau bantu daging yang premium, nah itu yang kita harapkan,” tandas Suyasa. 
wartawan
CHA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.