Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Badung Sudah Lama Curiga Gas LPG 3 Kg Langka karena Dioplos

Bali Tribune / LANGKA – Gas elpiji 3 kg (tabung melon) kembali langka di wilayah Kabupaten Badung. Penyebabnya diduga karena praktik penimbunan dan pengoplosan.

balitribune.co.id | MangupuraLangkanya gas LPG 3 kg turut membuat puyeng Pemkab Badung. Pasalnya, kelangkaan gas melon ini sudah dikoordinasikan ke pihak Pertamina. Sebagai tindaklanjut Pertamina sendiri mengklaim telah mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai kebutuhan untuk masyarakat Badung.

Namun fakta gas LPG bersubsidi masih langka di lapangan.  Pemkab Badung pun mencurigai kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Bali khususnya Badung memang disebabkan oleh ulah oknum yang ingin mengetuk untung di balik kelangkaan ini.

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Badung Made Adi Adnyana saat dikonfirmasi, Selasa (4/6) mengaku setiap terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg pihaknya sudah langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Pertamina sendiri sudah mengambil langkah-langkah dengan mendistribusikan gas sesuai kebutuhan. Namun kenyataannya gas justru masih langka.

"Hasil koordinasi kita pihak Pertamina mengaku sudah mendistribusikan gas 3 kg sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja nyatanya di masyarakat gas LPG 3 kg malah langka," ujarnya.

Terkait kelangkaan gas ini pihaknya pun curiga memang terjadi aksi penimbunan atau pengoplosan gas oleh oknum tertentu.

"Sebenarnya kita sudah curiga adanya penimbunan atau pengoplosan gas," kata Adi Adnyana.

Setiap ada keluhan kelangkaan gas pihaknya selalu minta tambahan distribusi ke Pertamina. Kemudian pertamina mendistribusikan ke agen-agen.

"Pertamina katanya, sudah mendistribusikan sesuai kebutuhan. Tapi setelah kita cek pangkalan juga ada yang kosong," ungkapnya.

Tujuan Pertamina mendistribusian LPG sampai ke pangkalan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak jauh dari Rp 18.000.

"Karena kondisi di lapangan beda, makanya kami menduga ada penimbunan dan juga ada pengoplosan gas hingga mengakibatkan gas langka," kata Adi Adnyana. 

Untuk menindaklanjuti hal ini pihaknya mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Tim Migas yakni meliputi Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Polres Badung, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian SDA dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung 

"Segera kami rapatkan dengan tim Migas, cuma kalau ada pengoplosan itu sudah ranah aparat penegak hukum," pungkasnya.  

Diketahui gas LPG 3 kg belakangan sangat langka di lapangan. Masyarakat kesulitan untuk membeli gas bersubsidi ini. Selain menjadi barang langka, gas LPG 3 kg juga dijual dengan harga yang sangat mahal. 

wartawan
ANA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.