Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Bangli Lakukan Pengadaan Seragam Pegawai

Bali Tribune / Kabag Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Bangli I Nengah Karya Atmaja.

balitribune.co.id | BangliHampir dua belas tahun pegawai dilingkungan Pemkab Bangli tidak dapat bagian seragam kerja. Baru tahun ini (2022, red) Pemkab Bangli lakukan pengadaan seragam bagi pegawai. Besarnya anggaran untuk pengadaan seragam berupa kain endek dan pakaian olahraga sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

Kabag Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Bangli I Nengah Karya Atmaja saat dikonfirmasi membenarkan tahun ini akan dilakukan pengadaan seragam bagi pegawai di lingkungan Pemkab Bangli.

Menurut Kabag asal Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan ini, adapun salah satu pertimbangan lakukan pengadaan seragam pegawai yakni melihat sudah sejak lama pegawai tidak mendapat bagian seragam kerja. “Hampir dua belas tahun lamanya pegawai tidak dapat bagian seragam,” ungkapnya, Rabu (30/3)

Kata Karya Atmaja, pemberian seragam berupa kain endek dan pakaian olahraga ini sebagai bentuk kepedulian pimpinan dalam hal ini bupati pada pegawai. Diharapkan kedepan kinerja pegawai lebih meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat

Lanjut Karya Atmaja, pagu anggaran pengadaan seragam Rp 3.672.034.000 meliputi pengadaan kain endek Rp 2.096.490.000 dan pakian olahraga Rp 1.575.544.000. Sedangkan proses pengadaan dilakukan lewat tender terbuka. ”Pengadaan sebanyak 6353 stel menyasar seluruh ASN dan Honorer lingkungan Pemkab Bangl,” sebut Karya Atmaja seraya menambahkan dalam waktu dekat dokumen kegiatan akan dibawa Unit Layanan Pengdaan (ULP) untuk proses tender.

Disinggung terkait pengenaan pakaian seragam pegawai, kata Karya Atmaja untuk hari Senin pakaian keki, Selasa pakaian endek, Rabu baju putih dan celana hitam dan Kamis pakaian adat serta Jumat pakian olahraga.

wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.