balitribune.co.id | Bangli - Kosongnya stok vaksin rabies berimbas pada terhentinya pelaksanaan vaksinasi rabies. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bangli mengandalkan vaksin dari Provinsi dan juga pemerintah pusat. Berkaca dari realita yang terjadi saat ini, DPRD Bangli menilai Pemkab Bangli dipandang perlu melakukan pengadaan vaksin rabies untuk optimalisasi program penanganan rabies.
Anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana mengatakan vaksinasi perlu untuk pencegahan kasus rabies. Politisi dari Golkar ini bertanya sudah sejauh mana keseriusan Pemkab Bangli melalui dinas terkait dalam upaya penanganan kasus rabies. Jika anggaran yang menjadi persoalan, tentu bisa dianggarkan kalau memang itu menjadi program skala prioritas.
"Dari DPRD mendorong sekali, untuk mengganggarkan vaksin rabies di Kabupaten. Apalagi di Bangli kasus rabies justru di terjadi di pusat Anjing Kintamani," ungkapnya Selasa (6/6).
Politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini mencontohkan di Desa Sukawana banyak terjadi kasus rabies. Sehingga mengkhawatirkan untuk keberlangsungan Anjing Kintamani. “Ini menjadi ancaman akan keberlangsungan anjing Kintamani yang telah mendapat pengakuan dunia,” tegas politisi yang juga seorang pengusaha ini.
Diakui jika pihaknya ada keraguan, meski program vaksinasi sudah berjalan, kasus rabies belum tentu akan tuntas. Pasalnya selama perilaku masyarakat dalam memelihara anjing belum baik dan benar, tidak mungkin kasus bisa teratasi.
Nengah Darsana mengingatkan, selain pelaksanaan vaksinasi penting juga pro aktif masyarakat terhadap anjing peliharaanya. Jika masyarakat sadar, tanpa adanya program vaksinasi dari pemerintah, anjing tersebut pasti akan divaksinasi secara mandiri. "Seperti saya sendiri mana pernah mencari vaksin gratis, pasti kita lakukan vaksinasi mandiri. Kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri," ujarnya.
