Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Klungkung Kelimpungan Tangani Perusda Kerta Kosala

Ketut Sena, SH.
Ketut Sena, SH.

BALI TRIBUNE - Pasca mundurnya Dirut PDNKK Wayan Sukadana, jajaran Pemkab Klungkung kelimpungan tangani perusahan plat merah miliknya. Untuk itu Pemkab Klungkung akan berupaya menyelamatkan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Klungkung.  Kabag Peremonomian Pemkab Klungkung I Ketut Sena, Senin (16/7), menjelaskan, kondisi PDNKK sejak lama sudah terseok-seok. Maka perlu dilakukan langkah penyelamatan perusahaan daerah ini, salah satunya dengan cara penyertaan modal. "PDNKK perlu cepat dilakukan langkah pengelamatan. Arahnya mungkin bisa ada penyertaan modal salah satunya," jelas Ketut Sena. Menurutnya perlu ada komitmen yang sama antara legislatif dan eksekutif terkait hal ini. Dikarenakan dalam penyertaan modal tersebut  harus ada proses baik di eksekutif maupun legislatif. "Penyertaan modal pun tidak singkat, ada prosesnya," ujarnya.  Selain itu, perlu juga dilakukan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDNKK. Evaluasi dengan melakukan audit untuk menghitung neraca bisnis dari PDNKK. Dari audit itu nanti akan dievaluasi mulai dari hutang, pendapatan, permodalan, sumber daya manusia, hingga berapa aset yang harus diperbaharui. "Pernyertaan modal harus juga diawali dengan evaluasi manajeman PDNKK. Rugi juga kalau modal besar, tapi kurang ditunjang sumber daya manusia yang mempuni untuk mengeloka PDNKK," jelasnya. Peran dewan pengawas pun harus berperan dalam mengontrol PDNKK. Saat ini ada tiga dewan pengawas PDNKK yakni dari unsur birokrasi, I Wayan Ardiasa (Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung), dari unsur Masyarakat, I Made Sucita dan dari unsur Pengusaha, I Nyoman Sudira. "Masalah ini kita mau rapatkan dulu. Terlebih dirut dirut PDNKK sudah  mengundurkan diri.  Kita harus rapat dulu, agar sesuai regulasi. Kita proses pengunduran dirinya, untuk dapat petunjuk pimpinan, Bupati dan Sekda," terangnya.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.