Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Rancang Perbup Terkait Pemberian TPP

Bali Tribune/ Kepala BKPAD Bangli I Ketut Riang.


balitribune.co.id | Bangli  - Pemkab Bangli telah menerapkan aplikasi e-kinerja. Kegiatan yang dilakukan oleh pegawai setiap hari dilaporkan melalui sistem tersebut. Dengan diterapkan aplikasi tersebut, Pemkab Bangli kini merancang  Peraturan Bupati (Perbup) terkait tambahan perbaikan penghasilan (TPP). Dimana TPP dibayarkan berdasarkan kinerja pegawai yang bersangkutan. 
 
Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) I Ketut Riang saat dikonfirmasi mengatakan saat ini sedang dilakukan penggodokan terkait Perbup soal pemberian TPP. Pemberian TPP berdasarkan kinerja pegawai yang notabene sudah melalui aplikasi e-kinerja."Kami sudah beberapa kali melakukan rapat dengan OPD terkait untuk membahas rancangan perbup ini," ujarnya Senin (7/6/21). 
 
Proses pembahasan rancangan yang melibatkan tim yang meliputi BKD dan Pengembangan SDM, Bagian Organisasi ini ditarget rampung bulan ini. “Begitu rancangan rampung segera dikonsultasikan ke Provinsi,” kata Ketut Riang.
 
Plt Kepala BKD dan Pengembangan SDM Bangli, Komang Pariartha mengatakan terkait rancangan perbup, saat ini masih dilakukan pembahasan tentang kelas jabatan kemudian bobot/nilai kerja pegawai. Hal-hal tersebut yang nantinya sebagai dasar pemberian TPP. "Bangli saat ini sudah menerapkan aplikasi e-kinerja dan nantinya pemberian TPP sesuai dengan kegiatan pegawai yang tercatat dalam aplikasi e-kinerja," sebutnya. 
wartawan
SAM
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.