Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab SBD Rekam E-KTP Warganya di Bali

Bali Tribune/ Foto bersama pejabat Sumba Barat Daya dengan warga SBD di Bali.
balitribune.co.id | Denpasar -  Aksi jemput bola dilakukan Pemkab Sumba Barat Daya (SBD), NTT dengan melakukan perekaman E-KTP terhadap warganya yang merantau di Bali. Lebih dari 1.000 orang warga SBD, Senin lalu melakukan perekaman E-KTP di Jalan Jempiring, Denpasar Utara.
 
Jumlah warga SBD tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena kegiatan perekaman akan berlangsung selama tiga hari. 
Kegiatan perekaman itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka bersama Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo, Wakil Ketua II Maxsimilianus Kaka dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agustinus Pandak. 
 
Menurut Wabup Marthen Taka, perekaman E - KTP bagi warganya ini di dasari dua hal. Pertama, untuk melaksanakan program pendataan penduduk oleh pemerintah. 
 
Hal ini merupakan salah satu program kerja 100 hari pertama sejak dirinya bersama Bupati Kornelius Kodi Mete pada 8 September 2019. Kedua, program ini meyasar sampai ke Bali untuk merespons keluhan banyaknya warga SBD terlibat kasus kriminal di Bali dan tidak memiliki identitas E-KTP. 
 
"Pemilihan Bali sebagai tempat dilakukannya perekaman E-KTP ini karena dari pendataan penduduk SBD lebih banyak merantau ke Bali. Bahkan kegiatan seperti ini direncanakan untuk kembali dianggarkan tahun depan," ungkapnya.
 
Mengenai banyaknya masyarakat SBD datang ke Bali, menurut Marthen dipengaruhi oleh tiga motif, yakni menuntut ilmu, mencari pekerjaan dan ketiga adalah 'pelarian' dari pelaku kasus kriminal di Sumba. 
 
Itulah sebabnya, dia menduga oknum yang melakukan tindakan kriminal di Bali ini adalah oknum yang memiliki catatan kriminal di SBD. 
 
"Saya berharap agar penduduk SBD yang berkelakukan baik bisa memberikan hal yang baik. Sehingga diharapkan para oknum yang berulah itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh aturan atau siapapun. Apalagi Bali ini adat dan budayanya luar biasa. Jangan sampai itu tercoreng," imbuhnya.
 
Sementara Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Agustinus Pandak mengungkapkan target awalnya adalah hanya merekap E-KTP untuk 500 orang. Taspi nyatanya setelah tiba di Bali yang sudah terdaftar 1.000 lebih orang. 
 
Dia mengaku dalam catatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil warga SBD yang merantau ke Bali sekitar 3.100. Faktanya di sini warga SBD di atas 7.500 lebih. 
 
Perekaman E-KTP yang digelar oleh Pemkab SBD ini disambut baik oleh Ketua Paguyuban Flobamora Bali, Yosep Yulius Diaz. Pencarian solusi terhadap seringnya warga SBD terlibat kasus di Bali sudah dibicarakan dengan Satpol PP Provinsi Bali. Lalu pembicaraan itu dibicarakan juga ke Pemerintah Nusa Tenggara Timur. 
 
"Akhrinya hari ini salah satu upaya penertiban penduduk dari SBD ini dilakukan langsung oleh pak Wakil Bupati. Saya menilai ini sebagai bentuk perhatian yang luar biasa. Kami sebagai pengurus inti Flobamora Bali sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin,” ungkapnya. 
wartawan
Bernard
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.