Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Denpasar Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19

Bali Tribune/ Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat mengikuti teleconference rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19, Selasa (23/6).
Balitribune.co.id | Denpasar - Pemkot Denpasar melaksanakan rapat kordinasi serta evaluasi penanganan Covid-19 di Kota Denpasar via teleconference yang dipimpin langsung Walikota Denpasar selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Selasa (23/6). Rapat evaluasi ini digelar setelah secara resmi seluruh Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).
 
Turut hadir melalui teleconference, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Pimpinan OPD, Camat, Perbekel Lurah se-Kota Denpasar, Bendesa Adat se-Kota Denpasar serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga tingkat Desa dan Kelurahan.
 
Dalam kesampatan tersebut, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat kordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi tentang berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaanya di lapangan nanti dapat secara produktif mendukung percepatan penanganan Covid-19 hingga lapisan terbawah.
 
“Jadi PKM ini memberdayakan unsur masyarakat hingga lapisan terbawah, mulai dari banjar, dusun, sekehe, dan komunitas untuk bersama-sama mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar,” jelasnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini memang tren kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Hal ini lantaran tes secara masif baik rapid tes dan swab tes yang terus digencarkan. Namun demikian, pencegahan transmisi lokal harus dilaksanakan bersama-sama. Sehingga rantai penyebaran lanjutan dapat diputus segera. “Saat ini kami di GTPP fokus untuk menemukan kasus, karena dengan demikian kebijakan penanganan dapat lebih cepat dan tepat untuk diterapkan,” paparnya.
 
Rai Mantra menambahkan pemahaman di masyarakat sangatlah penting. Sehingga maksud dan tujuanya dapat dipahami dengan baik. Hal inilah yang nantinya menghasilkan kesepakatan bersama untuk bersama melindungi sesama dengan tidak merugikan orang lain. Selain itu, PKM saat ini sangat fleksibel digunakan untuk mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dari tingkat lingkungan, desa dan kelurahan.
 
"Mereka bisa diberdayakan, membuat suatu kesepakatan bersama yang bermuara pada perlindungan diri, sesama dan dunia usaha, sehingga nantinya pencegahan bisa dilaksanakan bersama dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak merugikan orang lain dan masyarakat sekitar, mari bersama cegah Covid-19,” ujar Rai Mantra.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.