Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Denpasar Raih Nilai Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik

Bali Tribune/ Penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik dilakukan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang diterima PLT. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Dewa Made Ariawan dan Plt Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Nyoman Artayasa.

balitribune.co.id | Denpasar -  Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kembali dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kamis (9/12) bertempat di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. Pemkot Denpasar meraih nilai tertinggi Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 94,66. Sementara Dinas Sosial Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi dengan Kategori Informatif.

Penyerahan penghargaan dilakukan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang diterima Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Dewa Made Ariawan dan  Plt Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Nyoman Artayasa.

Dalam kesempatan itu Artayasa mengatakan, Kategori Informatif merupakan kategori tertinggi dari 5 kategori yang ada ( tidak Informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, Informatif).

Menurutnya yang dinilai dalam keterbukaan informasi ini antara lain, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah secara umum. Inovasi secara khusus terkait dengan pandemi covid 19. Manfaat inovasi bagi masyarakat, strategi yang diterapkan agar inovasi efektif dilaksanakan. Serta  Kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain dalam penyebaran informasi.

Lebih lanjut  Artayasa mengaku Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas sosial Kota Denpasar membuat Inovasi antara lain  Kota Tangguh sosial,  Rumah berdaya dan Rumah disabilitas. Khusus berkait dengan pandemi covid 19, inovasi yang dilakukan antara lain pemberian sembako warga yang isolasi mandiri, pemberian BLT formal dan Informal yang dananya bersumber dari APBD Kota Denpasar serta Dapur Umum yang merupakan partisipasi dari pihak ketiga. Dalam, aplikasi SLRT (sistem layanan rujukan terpadu), juga ada menu cek bansos yang dapat diakses oleh semua orang. “Apapun program yang ada di Dinas Sosial Kota Denpasar kita tetap terbuka dan selalu terbuka memberikan informasi  sesuai dengan prosedur,” ungkap Artayasa.

Penilaian diawali dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan sesi presentasi dan wawancara langsung tanggal 1 Desember 2021.Artayasa menambahkan  Komisi Informasi Provinsi Bali dalam hal ini juga memberikan penghargaan kepada Pemkot Denpasar atas adanya Aplikasi e sewaka untuk santunan kematian bagi warga dan veteran di Kota Denpasar.

wartawan
YAN
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.