Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Kembali Gelar Evaluasi Pemantapan Pembangunan TA 2019, Program Pembangunan Harus Memberikan Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Bali Tribune/ Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, serta seluruh OPD saat pelaksanaan rapat evaluasi pemantapan pembangunan TA 2019 di Mahagiri Resort Nusa Lembongan.

Bali Tribune, Denpasar - Memasuki tahun ketiga penerapan Padmaksara serta RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, beragam upaya terus dimaksimalkan guna memastikan pembangunan di berbagai sektor mampu memberikan kemanfaatan maksimal. Karenanya, Pemkot Denpasar melalui Bagian Administrasi Pembanguan secara rutin setiap tahunnya menggelar Rapat Evaluasi yang kali ini dilaksanakan di Mahagiri Resort Nusa Lembongan dari tanggal 15-17 Februari 2019. Kegiatan rutin ini dibuka langsung Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, didapingi Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta Perbekel/Lurah Se-Kota Denpasar. Dalam arahannya, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan bahwa saat ini program pembangunan di Kota Denpasar yang dikemas dalam Padmaksara serta RPJMD Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun ketiga. Sehingga, pelaksanaan prgram hendaknya harus menukik pada permasalahan yang terjadi di masyarajat. Sehingga pembangunan di Kota Denpasar mampu memberikan kemanfaataan yang maksimal bagi masysrakat.  “Seluruh elemen pembangunan mulai dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja harus tepat sasaran dan terintegrasi, sehingga kemanfaatan dari pelaksanaan program dapat dirasakan masyarakat,” ujar Rai Mantra. Lebih lanjut dikatakan Rai Mantra bahwa saat ini terjadi transformasi atau perubahan pola dalam bekerja. Dimana dulu fokus capaian seoarang pegawai adalah bagaimana berkerja dengan maksimal, dan kini bagaimana seoarang pegawai dituntut kinerjanya. “Dulu kita berfikir bagaimana caranya bekerja dengan baik, dan kini bagaimana kita berkinerja. Kinerja yang maksimal akan menjadi prestasi, prestasi inilah yang nantinya memberikan kemanfaatan pembangunan bagi masyarakat,” jelasnya. Namun demikian, Rai Mantra menyampaikan bahwa memang tidak dipungkiri beberapa inovasi serta program pembangunan terjadi kendala-kendala yang harus dimaksimalkan. Dari pelaksanaan rapat evaluasi inilah nantinya dihasilkan rumusan rekomendasi guna memecahkan permasalahan percepatan pembangunan yang mungkin timbul di lapangan. “Evaluasi akan terus dilakukan guna manghasilkan program yang tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat,” ujar Rai Mantra. Sementara, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, mengatakan bahwa tema yang diangkat pada rapat evaluasi tahun 2019 ini adalah ‘Melalui Evaluasi Progran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Rahun 2016-2021’. Dari tema ini tentunya diharapkan dapat menjadi wahana inventarisasi masalah untuk dirumuskan dapat rekomendasi yang direalisasikan pada program pembangunan TA berikutnya. Adapun kegiatan ini dikemas dalam beberapa sesi yang dimulai dari pemaparan oleh Dewan Kebudayaan Kota Denpasar, Badan Kreatif Kota Denpasar, Program Kota Tangguh Sosial, serta Pengelolaan Sampah Plastik, Bank Sampah serta Peduli Lingkungan oleh DLHK. Selain itu juga turut dilaksanakan pemaparan terkait isu yang sedang berkembang yakni LAKIP dan SAKIP oleh Bappeda Kota Denpasar. Diskusi Panel, serta perumusan rekomendasi oleh Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar.  “Atas arahan bapak Wali dan Wakil Walikota rapat evaluasi kali ini turut melibatkan Kades/Lurah selaku steaholder terbawah dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta memberikan kemanfaatan yang maksimal,” pungkasnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.