Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Monev 34 Pasar Rakyat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) pasar rakyat di Denpasar, Senin (4/6).

BALI TRIBUNE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Denpasar menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pasar rakyat yang ada di Kota Denpasar, Senin (4/6). Untuk hari pertama, Monev yang digelar sebagai upaya penguatan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ini menyasar tiga pasar yang meliputi Pasar Desa Hita Manggala, Desa Tegal Kertha, Pasar Desa Tegal Harum, Desa Tegal Harum, dan Pasar Desa Pekraman Padang Sambian, Kelurahan Padangsambian. "Untuk hari pertama Monev menyasar tiga pasar. Hal ini akan terus berlanjut hingga tanggal 29 Juni mendatang.  Total monev ini akan menyasar 34 Pasar Rakyat atau pasar desa se-Kota Denpasar,” ujar Kepala DPMD Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Senin (4/6). Dikatakan, Pasar rakyat atau pasar tradisional yang berada di setiap desa terus mendapatkan perhatian Pemkot Denpasar. Tidak saja dalam tataran penataan fisik melalui program revitalisasi hingga melakukan penguatan pengelolaan pasar rakyat, namun juga diperhatikan lewat program rutin monitoring dan evaluasi (Monev). Menurut Alit Wiradana Pasar rakyat yang ada di setiap desa di Kota Denpasar menjadi motor penggerak dalam menunjang ekonomi kerakyatan. Langkah revitalisasi pasar desa menjadi program berkesinambungan Pemkot Denpasar yang  juga didukung lewat langkah monev untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Monev ini juga melakukan pemberdayaan bersama dalam meningkatkan pemahaman bersama antar pengelola dan pedagang pasar mengarah pada konsep Pasar Rakyat Indonesia yakni pasar ramah, segar dan terpercaya. Keterlibatan Tim Monev mampu memberikan masukan dari berbagai sisi peningkatan pasar tradisional. Seperti kebersihan dan lingkungan melibatkan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, pengawasan kesehatan daging melibatkan Dinas Peternakan, serta juga melibatkan Tim BPOM Denpasar dalam pengawasan pangan mengandung bahan berbahaya. " Tentu dari langkah ini keterlibatan Forum Pengelola Pasar Desa (FPD) juga sangat berperan dalam melakukan pembahasan bersama pemberdayaan pasar desa. Dari hasil monev ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kunjungan masyarakat di pasar desa," ujarnya. Disamping itu langkah penguatan ini juga DPMD rutin menggelar Festival Pasar Rakyat melibatkan puluhan pasar rakyat dengan memilih pasar terbaik. "Sehingga dari monev ini mampu memberikan eksistensi pasar tradisional, tidak saja memperbaiki fisik pasar namun juga mampu menata lingkungan bersih dan sehat serta mampu membina jiwa kewirausahaan di pasar rakyat," ujarnya. Sementara Kepala Pasar Padang Sambian I Made Mustika Subawa mengatakan revitalisasi Pasar Padang Sambian didukung penuh Pemkot Denpasar pada Tahun 2014 lalu yang saat ini memiliki 96 kios dan 96 los. Pengelolaan pasar dengan tantangan pada maindset pedagang dalam menjaga kebersihan pasar. Hal ini juga telah kita lakukan sosialisasi rutin mewajibkan para pedagang memiliki tempat sampah dan usai berjualan melakukan pembersihan pada los maupun kios. "Meski telah kita siapkan tenaga kebersihan namun juga pemberdayaan bagi pedagang harus tetap kita lakukan demi kenyamanan serta pasar yang ramah, segar dan terpercaya," ujarnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.