balitribune.co.id | Bangli - Hampir sebulan lebih alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Landih, Kecamatan Bangli, tidak beroperasi. Akibat tidak berfungsinya alat tersebut sampah pun menggunung menyebarkan bau tak sedap. Tidak beroperasinya alat berat karena kebijkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi menyetop anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM).
Salah seorang petugas yang bestatus kontrak provinsi ditemui di TPA Landih mengatakan, sampah menggunung karena belum diratakan dan dipadatkan. Untuk meratakan sampah menggunakan alat berat jenis Bulldozer atau juga Excavator. “Untuk di TPA Landih terdapat empat alat berat yakni 1 Filoder, 2 Buldozer dan 1 Excavator,” ujar petugas yang enggan disebutkan namanya.
Lanjutnya, sejak bulan Juni alat berat tidak lagi beroperasi, pasalnya tidak ada bahan bakar. Tidak beroperasinya alat berat mengakibatkan sampah di cell (tempat penampungan) tidak bisa diratakan sehingga sampah menggunung. Selayaknya sampah yang dibuang ke dalam sel diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Kemudian sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah. “Tujuan dilapisi tanah agar mengurangi bau, mengurangi perkembangan lalat,” sebutnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangli Ida Ayu Gede Yudi Sutha saat dikonfirmasi terkait kondisi sampah yang menggunung di TPA Landih mengatakan, kondisi tersebut terjadi pasca distopnya anggaran BBM untuk alat berat oleh provinsi per Juni 2019. Bebernya, selama ini Pemprov membantu biaya operasional, baik BMM maupun pemeliharaan alat berat serta tenaga operatornya. “Pengelolaan anggaran langsung disana (provinsi),” ujarnya.
Disampaikan, bahwa di tahun 2016 alat berat tersebut sudah dihibahkan ke Pemkab Bangli, namun demikian untuk operasional maupun pemeliharaan tetap di tangani Pemprov. Kata Dayu Yudi, berita acara serah terima barang milik negara antara Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemkab Bangli telah dilaksanakan Rabu 31 Agustus 2016. “Untuk jenis alat berat yang dibahkan yakni, Excavator, Louder, Buldozer,” jelasnya.
Pihaknya mengakui sempat menganggarkan untuk biaya operasional alat berat tersebut, namun dari pihak provinsi bersikukuh alat berat tersebut adalah asset provinsi. Kata Dayu Yudi, dengan di stopnya anggaran BBM, tentu pihaknya kelabakan, apalagi pemberhentian dilakukan setelah tahun anggaran berjalan. Sejatinya DLH Provinsi sempat bersurat mohon kepada Pemkab Bangli untuk dapat memberikan kontribusi biaya oprasional alat berat agar alat berat tersebut tetap beroprasidan dapat melayani pengolahan sampah pada TPA Bangli. “Alasan mohon kontribusi karena adanya rasionalisasi anggran di DLH Provinsi yang berdamapk pada terbatasanya biaya oprasional untuk pelayanan pengelolaan sampah di TPA Bangli,” kata Dayu Yudi.
Menyikapi masalah tersebut pihaknya akan mengajukan anggaran untuk pemenuhan ketersediaan BBM untuk alat berat tersebut. Dari hasil hitung-hitungan sementara, untuk mengoperasikan alat berat tersebut dibutuhkan BBM jenis solar sebanyak 310 perharinya dengan harga solar bersubsidi Rp 5150 perliternya. “Satu harinya saja menghabiskan anggaran untuk BBM hampir 1,6 juta,” kata Dayu Yudi. Terkait hal tersebut pihaknya akan melaporkan ke Bupati Bangli.(u)
wartawan
Agung Samudra
Category
