Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penambahan Anggota DPRD Terganjal Validitas Kependudukan

Bali Tribune/ RAKER - Rapat Kerja antara DPRD Gianyar, Disdukcapil, KPU, Pawaslu.
balitribune.co.id | Gianyar - Target penambahan jumlah anggota DPRD Gianyar dari 40 menjadi 45orang pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang rupanya sulit terpenuhi. Meskipun jumlah penduduk Gianyar 2020 sudah mencapai 500 ribu lebih, dan memenuhi syarat untuk penambahan 5 anggota dewan, kenyataannya belum didukung oleh validitas data kependudukan.
 
Hal itu terungkap pada Rapat Kerja Komisi I DPRD Gianyar, dengan BPS, Disdukcapil dan KPU Gianyar, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Gianyar, Rabo (17/3). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Gianyar I Nyoman Amertayasa tersebut membahas data kependudukan berkaitan dengan persiapan menyambut Pemilu 2024. Pada kesempatan itu, I Nyoman Amerthayasa menanyakan kendala yang dihadapi masing- masing lembaga, sehingga  data kependudukan valid.
 
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar Putu Gede Bayangkara mengungkapkan, kendala yang dihadapi Capil untuk menyiapkan data kependudukan adalah soal server yang sudah usur. Server yang ada sudah dibeli 2010 oleh pusat. Karenanya mungkin daya tampung data semakin minim. Hal ini menyebabkan update data lelet. Ditambah kendala satelit yang belum memadai. Kalau satelit memadai, pencetakkan KTP bisa dilakukan di masing-masing kecamatan.
 
Terkait data kependudukan yang berkaitan dengan Pemilu, pihaknya masih menghadapi kendala UU Nomor: 24 Tahun 2016 tentang Kependudukan, terutama soal perlindungan data kependudukan. Karenanya, data kependudukan tidak bisa diberikan secara sembarangan. Hal ini menjadi hambatan bagi kami untuk suplai data kepada KPU," ujarnya.
 
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengurus data kependudukan masih minim. Hal ini menghambat penyiapan data kependudukan yang valid. Jumlah penduduk tahuan 2018 sebanyak 500154 jiwa, 2019, 501.521 jiwa dan tahun 2020, 504.012 jiwa. Sementara Jumlah penduduk ber-KTP 362.802 jiwa, Wajib KTP 388.316 jiwa. Dan yang sudah terekam 363.489 jiwa. “Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kami telah melakukan sosialisasi baik bekerja sama dengan lembaga maupun sosialisasi melalui media,” terangnya.
 
Komisioner KPU Gianyar Bidang data Pemilih, AA Gde Eka Putra mengungkapkan, untuk mendapatkan data kependudukan yang update sangat sulit. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil, BPS bahkan ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk persiapan Pemilu 2024, karena data penduduk untu pemilihan 2024 harus data valid 30 bulan sebelum Pemilu dilaksanakan. "Kami perkirakan Oktober 2021, data kependudukan valid sudah tersedia," jelasnya.
 
Diungkapkan, jika data kependudukan yang ada valid, Pemilu 2024, Gianyar berpeluang menambah lima kursi DPRD 2024. Pihaknya juga telah merencanakan tujuh dapil, sesuai kecamatan. Untuk Sukawati 10 anggota dewan, Blahbatuh 7 anggota, Gianyar 9 anghota, Tampaksiring 5 anggota, Ubud 5 anggota, Tegallalang 5 anggota dan Payangan 4 anggota. “Sesungguhnya data valid yang dibutuhkan KPU berkaitan dengan data pemilih yang by name by adress,” ujarnya.
 
Ketua Komisi I DPRD Gianyar I Nyoman Amerthayasa mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan dengan data kependudukan yang valid. Terlebih jumlah penduduk Gianyar yang sudah mencaoai 500 ribu lebih. Kaitan politik ini sudah memberi peluang Gianyar menambah lima anggota DPRD. "Kalau data kependudukan valid, Pada Pemiku 2019 sudah bisa menambah lima anggota dewan," ujarnya.
 
Penambahan anggota dewan ini menurut Amerthayasa menguntungkan bagi masyarakat. Karena akan semakin banyak akan aspirasi yang bisa diwakili. Untuk itu pihaknya akan tetus melakukan sinkronisasi dengan lembaga tetkait, agar seluruh data kependudukan di Gianyar valid, sebelum Oktobet 2021 ini. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Bencana di Bangli, Dewan Ingatkan Pemerintah Selektif Salurkan Bantuan

balitribune.co.id | Bangli - Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini menyebabkan terjadi musibah bencana di beberapa titik. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Bangli. Salah satu anggota DPRD Bangli, I Nyoman Kartika, mengingatkan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyalurkan bantuan pascabencana. Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah harus memastikan kerusakan yang terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click

Geger 'Transfer' Direksi, Bos Perumda Tabanan Kini Duduki Kursi Utama Perumda Pasar MGS Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah memutuskan Kompiang Gede Pasek Wedha sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung bersama I Made Anjol Wiguna sebagai direktur umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pariwisata Bali Harus Mampu Sikapi Perubahan Pasar

balitribune.co.id | Mangupura - Bali Villa Association (BVA) bersama Control Union Indonesia, lembaga sertifikasi independen berstandar global, menggelar talkshow Sustainability for Every Stay bertajuk “Building Future Ready Villas Through Sustainable Hospitality” di Seminyak, Kabupaten Badung, Jumat (23/1). Kegiatan ini membahas tren pariwisata terkini serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan bagi akomodasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kisah Agen Wijaya Group dari Toko Pulsa ke Agen BRILink

balitribune.co.id | Denpasar - Sebuah toko produk digital (pulsa) di kawasan Kediri, Tabanan kini menjadi tumpuan layanan keuangan warga sekitar. Berawal dari pemberian fasilitas perbankan, I Putu Ananta Wijaya, pemilik Agen BRILink Wijaya Group berhasil mengembangkan usaha produk digital sekaligus menghidupi keluarga melalui kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Baca Selengkapnya icon click

Pengurus PHRI Bali 2025-2030 Dikukuhkan, Sekda Dewa Indra Tekankan Kolaborasi Hadapi Tantangan Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.