Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penanganan Stunting di Jembrana Diapresiasi Pj Ketua TP PKK Bali

Bali Tribune / APRESIASI - Penanganan stunting yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Jembrana mendapatkan apresiasi TP PKK Provinsi Bali.

balitribune.co.id | NegaraPenanganan stunting kini menjadi focus berbagai pihak hingga ke daerah, tak terkecuali juga dikalangan PKK. Bahkan komitmen nyata Tim Penggerak (TP) PKK Jembrana sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam menurukan angka stunting di Jembrana, diapresiasi Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya.

Apresiasi tersebut diutarakannya saat berkunjung di Posyandu Ngulati Rahayu, Banjar Katulampa, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya dalam program Berkunjung dan Berbagi dalam rangka mendukung pencegahan stunting ke kabupaten/kota se-Bali, Senin (9/10). Disambut oleh Ketua TP PKK Jembrana, Ny. Candrawati Tamba, Pj Ketua TP PKK Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya menyaksikan secara langsung aktivitas posyandu sekaligus penyuapan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) serta pemberian bantuan kepada puluhan ibu dan balita.

Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya menyebut upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi yaitu Intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Menurutnya stunting masih menjadi isu strategis di Provensi Bali. TP PKK Provinsi Bali sebagai mitra kerja pemerintah dikatakannya perlu mengambil peran dan inisiatif untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting. Upaya tersebut salah satunya melalui kegiatan Berkunjung dan Berbagi.

"Gerakan ini adalah stimulan dalam rangka mengakseleresasi upaya pencegahan stunting dan juga untuk memantau secara langsung pelaksanaan posyandu," ucapnya. Pihaknya juga menyebut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita di Provinsi Bali sebesar 10.9 persen dan telah mengalami penurunan. Ditahun 2022 sendiri hasil SSGI di provinsi Bali menjadi 8 persen. "Untuk prevalensi terendah ada di Kota Denpasar yaitu 5,5 persen dan prevalensi balita stunting tertinggi ada di Kabupaten Jembrana yaitu 14,2 persen,” paparnya.

Namun dengan angka yang tinggi tersebut, pihaknya mengapapresiasi langkah penurunan angka stunting yang dinilainya sangat seignifikan di Jembrana, “Namun berdasarkan hasil survey kesehatan manusia, angka sementara yang didapat kabupaten Jembrana terkait perkembangan stunting sudah mencapai 6,5 persen, sangat luar biasa penurunanya. Hal ini tidak terlepas dari upaya Ketua TP PKK kabupaten Jembrana beserta seluruh stakeholder yang sangat aktif sekali mensosialisasikan penanganan stunting di Jembrana," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali,  I Nyoman Gede Anom berharap kepada kalangan orang tua khususnya ibu-ibu yang memiliki anak berpotensi stunting agar senantiasa datang keposyandu sehingga bisa diberikan makanan tambahan rutin dari posyandu atau puskesmas. "Yang penting sama sama kita jaga kesehatan anak kita. Karena jika sudah stunting beda lagi penangananya, tapi mudah mudahan kita bisa mencegah, dijaga betul kesehatanya imunisasi yang rutin agar tidak sampai terjadinya stunting," paparnya.

Sedangkan Ketua TP PKK Jembrana, Ny. Candrawati Tamba mengapresiasi kunungan PJ Ketua TP PKK Bali ke Jembrana. Ini disebutnya sebagai langkah nyata mendukung penanganan stunting di Kabupaten Jembrana yang tidak bisa berjalan sendiri tapi butuh peran semua pihak,  "Kami akan terus bergeriliya ke desa-desa mensosialisasikan konsep keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas itu keluarga sehat, berpendidikan dan berkecukupan yang harus diwujudkan sehingga dapat menghasilkan generasi berkualitas," ungkapnya.

wartawan
PAM
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.