Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penataan Lapangan Kapten Mudita Masuk Tahap Tender

Bali Tribune/LAPANGAN - Desain Lapangan Kapten Mudita Bangli


balitribune.co.id | Bangli  - Tinggal selangkah lagi proses penataan Lapangan Kapten Mudita dan pembangunana gedung DPRD Bangli serta  pemeliharaan dan perawatan  gedung Bumi Mukti Bhakti teruwujud. Pasalnya tiga kegiatan yang menjadi skala prioritas Bupati Sang Nyoman Sedana Arta telah di louncing atau tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Bangli.
 
Kabid Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangli, Ketut Suardana mengatakan setelah proses penyusunan Detali Enginering Design (DED) dari kegiatan penataan lapangan kapten mudita, kini proses sudah masuk dalam tahap tender.”Untuk tayang kegiatan di LPSE per tanggal 19 Mei 2021,” ungkapnya, Kamis (20/5)
 
Lanjut Ketut Suardana untuk agenda selanjutnya yakni anwising atau pemberian penjelasan kepada penyedia lewat online. Sesuai sekejul untuk proses tender diberi ruang waktu selama satu bulan.”Mudah- mudahan nanti ada pemenang, kalau tidak akan dilakukan tender ulang,”ungkapnya didampingi Kasi Penyehatan Lingkungan,Komang Tri Agus Sudarmadi. ST. Sementara anggran untuk penatan lapangan kapten mudita Rp 21.799.871.069.
 
Demikian pula untuk pembangunan gedung DPRD Bangli dan pemeliharaan dan perawatan gedung BMB juga telah di louncing. Untuk pembangunan gedung DPRD Bangli di plot anggran Rp 11.799.096.000 dan pemeliharaan dan perawatan gedung BMB Rp 4.319.993.772.”Kami berharap proses bisa berjalan sesuai tahapan dan paling lambat akhir bulan Juli sudah bisa dikerjakan,” jelasnya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.