Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendaftar Jalur Zonasi Tidak Merata, Jumlah Siswa di Jembrana Masih Timpang

TIMPANG - Jumlah siswa SMP masih timpang akibat tidak meratanya jumlah pendaftar melalui jalur zonasi.

BALI TRIBUNE - Kendati sudah diberlakukan sistem jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP Negeri di Kabupaten Jembrana pada tahun 2018/2019 ini, namun penerimaan siswa baru masih juga belum merata. Masih ada sekolah negeri yang kekurangan pendaftar sehingga jumlah siswa jauh di bawah kuota, dan sejumlah sekolah terpaksa menambah kelas karena pendaftarnya membludak. Kondisi tidak meratanya sebaran penerimaan siswa hingga menyebabkan sekolah kekurangan siswa terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya. Sedangkan kondisi berbeda terjadi disejumlah sekolah yang pendaftarnya berjubelnya pendaftar dari jalur zonasi sehingga sekolah harus menambah kelas. Salah satunya yang terjadi di SMP Negeri 1 Negara. Pihak sekolah kini harus kembali menambah kelas karena padatnya pendaftar melalui jalur zonasi ini. Bahkan beberapa orang lulusan SD yang mendaftar melalui jalur zonasi ini merupakan siswa luar Jembrana yang orang tuannya beralamat di Kecamatan Jembrana. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Jembrana I Made Riantori dikonfirmasi terkait persoalan ini, Selasa (3/7), tidak menampik  masih banyak SMP Negeri yang saat ini kekurangan siswa yang merupakan merupakan konsekuensi dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Menurutnya, SMP yang zonasinya terdapat sedikit lulusan SD yang mendaftar jelas akan mengalami kekurangan murid. Dicontohkannya seperti yang kini dialami SMP Negeri 5 Negara di Air Kuning dan SMP Negeri 6 Negara di Awen, Lelateng.  Begitu juga halnya di Kecamatan Melaya seperti SMP Negeri 4  Melaya di Gilimanuk dan SMPN 5 Melaya di Ekasari yang dikatakannya cakupan zonasinya juga terbatas di beberapa desa. Ia mengakui wilayah yang pengaturan zonasinya merata adalah Kecamatan Pekutatan. “Ada juga beberapa di Mendoyo. Kalau  Pekutatan relatif pas, bagus pengaturan disana,” terangnya. Namun kondisi berbeda justru dialami sejumlah sekolah yang wilayah zonasinya padat dan jumlah pendaftarnya membeludak sehingga harus menambah kelas baru. Di SMP Negeri 1 Negara dari 10 kelas sesuai kuota yang ditetapkan sebelumnya kini bertambah 1 kelas sehingga menjadi 11 kelas. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Negara ini kondisi berjubelnya pendaftar ini  merupakan dampak dari perluasan zona wilayah yakni Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara. Menurutnya, membludaknya pendaftar dibeberapa sekolah yang melebihi kuota ini akibat penambahan siswa dari luar daerah yang sebelumnya ikut merantau orangtuanya bekerja. “Karena alamat Kartu Keluarga (KK) masuk zonase Jembrana, otomatis mereka harus mengikuti,” ungkapnya.  Selain di SMP Negara 1 Negara, kondisi mebeludaknya pendaftar juga terjadi di SMP Negeri 3 Melaya sehingga jumlah siswa barunya melebihi kuota dan sekolah harus menambah kelas. Sistem zonasi berdampak pada persoalan ketimpangan jumlah siswa di sejumlah sekolah. Faktor penyebab tidak meratanya jumlah siswa di banyak sekolah khususnya SMP di Jembrana juga diakuinya salah satunya adalah jumlah penduduk dan lulusan SD tidak sama di masing-masing wilayah zonasi yang diberlakukan dimasing-masing SMP Negeri di Jembrana. Permasalahan membeludaknya pendaftar siswa baru menurutnya seringkali timbul pada zona yang wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti sekolah yang wilayahnya terletak di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.