Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendistribusian Alkes Harus Sesuai Standar

foto bersama -Kadiskes provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, MPPM berfoto bersama dengan para peserta workshop seusai pembukaan kemarin.

BALI TRIBUNE - Saat ini, peredaran alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan Alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya peredaran di masyarakat, maka salah satu bentuk peran pemerintah guna menjamin keamanan mutu dan manfaat Alkes yang beredar, yakni melalui pengawasan. "Pengawasan yang dilakukan meliputi terhadap sarana produksi, distribusi dan penyaluran alat kesehatan serta pengawasan terhadap produk," ungkap Kepala Dinas Kesehatan provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM ketika membuka acara Workshop dan Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) di Denpasar, Selasa (25/9) kemarin. Menurut Suarjaya, sarana distribusi dan penyalur alat kesehatan wajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dengan menerapkan cara distribusi alat kesehatan yang baik yang merupakan adopsi dari good distribution practices (GDP). Cara distribusi alat kesehatan yang baik merupakan pedoman yang digunakan untuk dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang betujuan untuk menjamin mutu agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. "Dengan melihat banyaknya jumlah sarana distribusi alat kesehatan di provinsi Bali, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman petugas yang ada di sarana distribusi alat kesehatan mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik harus sesuai standar," ujarnya. Sayangnya, peningkatan kebutuhan terhadap alat kesehatan belum diikuti dengan perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri yang memadai. Sebesar 90 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dan Indonesia merupakan pasar yang menarik untuk masuknya produk impor. "Maka dari itu, guna mengahadapi tantangan ini diharapkan industri alat kesehatan dalam negeri mampu berinovasi dan juga meningkatkan kualitas SDM yang mereka miliki. Sehingga produk dalam negeri tidak semakin terisisih oleh produk - produk alat kesehatan dari luar negeri," imbuhnya. Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) provinsi Bali, I Wayan Asyawan didampingi panitia Andris mengatakan, workshop selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para usaha pendistribusian alat kesehatan. Sebanyak 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Bali dan Lombok mengikuti workshop ini. "Pelatihan untuk mencapai ujian perusahaan layak mendistribusikan alkes sesuai standar. Penting diadakan workshop ini supaya seusai standar," ujarnya. ray

wartawan
Redaksi
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.