Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pendistribusian Alkes Harus Sesuai Standar

foto bersama -Kadiskes provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, MPPM berfoto bersama dengan para peserta workshop seusai pembukaan kemarin.

BALI TRIBUNE - Saat ini, peredaran alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan Alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya peredaran di masyarakat, maka salah satu bentuk peran pemerintah guna menjamin keamanan mutu dan manfaat Alkes yang beredar, yakni melalui pengawasan. "Pengawasan yang dilakukan meliputi terhadap sarana produksi, distribusi dan penyaluran alat kesehatan serta pengawasan terhadap produk," ungkap Kepala Dinas Kesehatan provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM ketika membuka acara Workshop dan Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) di Denpasar, Selasa (25/9) kemarin. Menurut Suarjaya, sarana distribusi dan penyalur alat kesehatan wajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dengan menerapkan cara distribusi alat kesehatan yang baik yang merupakan adopsi dari good distribution practices (GDP). Cara distribusi alat kesehatan yang baik merupakan pedoman yang digunakan untuk dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang betujuan untuk menjamin mutu agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. "Dengan melihat banyaknya jumlah sarana distribusi alat kesehatan di provinsi Bali, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman petugas yang ada di sarana distribusi alat kesehatan mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik harus sesuai standar," ujarnya. Sayangnya, peningkatan kebutuhan terhadap alat kesehatan belum diikuti dengan perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri yang memadai. Sebesar 90 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dan Indonesia merupakan pasar yang menarik untuk masuknya produk impor. "Maka dari itu, guna mengahadapi tantangan ini diharapkan industri alat kesehatan dalam negeri mampu berinovasi dan juga meningkatkan kualitas SDM yang mereka miliki. Sehingga produk dalam negeri tidak semakin terisisih oleh produk - produk alat kesehatan dari luar negeri," imbuhnya. Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) provinsi Bali, I Wayan Asyawan didampingi panitia Andris mengatakan, workshop selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para usaha pendistribusian alat kesehatan. Sebanyak 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Bali dan Lombok mengikuti workshop ini. "Pelatihan untuk mencapai ujian perusahaan layak mendistribusikan alkes sesuai standar. Penting diadakan workshop ini supaya seusai standar," ujarnya. ray

wartawan
Redaksi
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.