Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan, OPD Diminta Aplikasikan Anggaran Responship Gender

Bali Tribune / Pejabat perencanaan di Jembrana kini dituntut mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan
balitribune.co.id | Negara - Hingga kini masih ada kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak. Begitupula masih terdapat kesenjangan gender dalam pembangunan. Kini seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jembrana dituntut untuk dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan.

Puluhan pejabat perencanaan se-Kabupaten Jembrana kini dilatih Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sementara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti menyebut sebanyak 45 orang pejabat yang terdiri dari Auditor, Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan  di masing - masing OPD dan Kecamatan akan dilatih selama dua hari mulai Rabu (17/3) hingga Kamis (18/3).

Melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini diharapkan para pejabat yang membidangi perencanaan dan penganggaran bisa memahami pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.  “Pelatihan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan, memberi model pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja, memberi pemahaman konsep dan tata laksana  PPRG” paparnya.

“Pelatihan ini juga untuk melatih para pejabat perencanaan untuk menyusun PPRG dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui  Gender Analisys Pathway,  (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Refern (TOR),” imbuhnya saat pembukaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Rabu kemarin di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana.  Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna mengatakan hingga kini masih ada kesenjangan gender.

“Kita ketahui bersama di Jembrana masih ada kekerasan pada perempuan dan anak maupun dalam pembangunan masih ada kesenjangan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang gender,” ujarnya. Untuk mewujudkan visi mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana, dengan misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana, menurutnya salah satu implementasinya di setiap OPD diperlukan SDM yang terlatih dalam penganggaran yang responsif gender.

Pihaknya berharap kepada pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana yang telah diberikannya pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kedepan di dalam merancang perencanaan anggaran dapat merancang dan menganalisa anggaran yang responsif gender. Caranya dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ada tanpa harus menambah anggaran lagi. Upaya tersebut dimaksudkan agar anggaran yang sudah ada bisa dialokasikan untuk kegiatan yang responsif gender di masing – masing OPD.

Dengan anggaran yang responsive gender secara berkesinambungan diharapkan bisa mengujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia. “Setelah pelatihan ini, para pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan. Bisa mengimplementasikan pada pembangunan di Kabupaten Jembrana guna mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

K3S Badung Resmikan Pelatihan Pembuatan Banten, Berdayakan PPKS Lewat Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Banten bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung ini dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Buleleng Selidiki Kasus Kematian Akibat Dengue Shock Syndrome di Banyuning

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaporkan adanya kasus kematian akibat Dengue Shock Syndrome (DSS) yang terjadi di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun 10 bulan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.