Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengisian JPT Berkualitas, Jembrana Raih Penghargaan KASN

Bali Tribune / PENGHARGAAN - Bupati Jembrana I Nengah Tamba menerima penghargaan dari KASN atas prestasinya sebagai daerah dengan kualitas pengisian JPT dengan kategori baik.

balitribune.co.id | NegaraKabupaten Jembrana kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini kabupaten di ujung barat pulau dewata ini dinilai mampu menjalankan ketentuan yang berlaku dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dengan pengisian JPT yang dinilai berkualitas tersebut, Pemkab Jembrana memperoleh predikat kategori baik dari Komisi  Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang masuk 21 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari KASN. Penghargaan ini juga diraih oleh Kota Denpasar. Sedangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam penghargaan ini mendapat  kategori sangat baik. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua KASN Agus Pramusinto di Yogyakarta Kamis (6/10). Agus Pramusinto mengatakan penghargaan ini merupakan wujud  apresiasi atas prestasi instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan sistem merit dalam pengisian JPT.

Ia menyebut ada dua kreteria utama agar daerah mampu memenuhi prasyarat dalam menerima penghargaan. Kreteria itu adalah daerah harus mampu memenuhi nilai indeks sistem merit kategori baik serta  hasil penilaian kualitas pengisian JPT dengan kategori  sangat baik dan baik "Penilaian dilakukan secara komprehensif menggunakan lima dimensi sebagai indikator. Pertama perencanaan pengisian JPT, kedua pelaksanaan pengisian ,ketiga sistem pelaporan, keempat inovasi manajemen pengisian dan terakhir pelanggaran pengisisan JPT," ungkapnya.

Penghargaan ini diharapkan memberikan dukungan motivasi kepada instansi pemerintah dalam mebingkatkan akuntabilitas kinerja KASN. Penghargaan ini juga menurutnya sebagai bentuk pesan dukungan secara meluas kepada seluruh stakeholder mengenai urgensi penerapan sistem merit pengisian JPT. "Penghargaan tahun ini diserahkan kepada 21 kabupaten, 14 provinsi serta 16 kotamadya se-Indonesia mendapat penghargaan  dari KASN dengan kategori baik dan sangat baik. Termasuk ikut dinilai kementerian dan institusi dan lembaga ," tandasnya.

Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin yang hadir secara virtual berharap penghargaan ini akan mampu  menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai indikator meningkatnya  kualitas birokrasi di mata internasional mendukung masuknya  inivestasi ke indonesia. "Saya harap semua daerah di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan. Tidak ada yang sampai tinggal kelas. Otonomi daerah jangan mengkotakkan  semangat daerah tapi visi daerah yang maju akan berkontribusi bagi indosesia maju," ungkap Wapres Maruf Amin.

Sementara itu, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba usai menerima penghargaan menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh Panitia Seleksi (Pansel) JPT Kabupaten Jembrana Tahun 2021,  Sekretariat Pansel dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana serta semua  pihak yang telah bekerja keras dan mendukung pelaksanaan Pengisian JPT di Kabupaten Jembrana. Proses pengisian JPT tersebut menurutnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan seleksi hingga pelantikan JPT.

"Terimakasih atas kerja keras semua, mulai dari perencanaan sampai dengan Pelantikan JPT sehingga Pemkab Jembrana memperoleh Anugerah kualitas pengisian JPT dari  KASN kategori baik. Mari kita kerja bersama membangun Jembrana dalam satu team work yang kuat. Pertahankan prestasi ini dalam penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian di Jembrana. Persiapkan diri, tunjukkan kinerja sebaik mungkin. Saya akan lakukan yang terbaik dengan proses yang transparan dalam pengisian jabatan  di Jembrana," tandasnya. 

wartawan
PAM
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.